SERANG – Pemprov Banten dan DPRD Banten berbeda data mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2019. Pemprov mengklaim, dari  APBD Provinsi Banten tahun ini sebesar Rp12,64 triliun, silpa diperkirakan mencapai Rp665 miliar.  Berbeda dengan Pemprov, DPRD Banten memperkirakan silpa bisa berpotensi mencapai angka satu triliun rupiah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani mengatakan, apabila sampai akhir tahun nanti realisasi keuangan semakin tinggi maka silpa akan berkurang. “Tapi sekarang masih berjalan,” ujar Mahdani seusai rapat pimpinan OPD lingkup Pemprov Banten di kantor Bappeda Provinsi Banten, Senin (4/11).

Mahdani mengatakan, silpa berasal dari dua pekerjaan yang gagal dilaksanakan tahun ini yakni pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bojongmenteng senilai Rp10 miliar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Rp10 miliar lagi untuk pembangunan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembangunan TPA Bojongmenteng tidak bisa dilakukan lantaran ada penolakan dari warga setempat.

Tak hanya itu, silpa juga dari efisiensi SPPD, makan minum, dan kegiatan lainnya. “Ada juga dari gaji yang pejabatnya pensiun,” terangnya. Ia mengatakan bahwa realisasi keuangan secara keseluruhan 63 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 75 persen.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengungkapkan, serapan anggaran pada triwulan III masih di bawah 70 persen. Itu artinya, masih ada satu triliun lebih yang harus diserap dalam waktu kurang dari dua bulan yang apabila tidak terserap berpotensi menjadi silpa. “Kita dorong pada triwulan IV ini, serapan anggaran bisa maksimal. Kalau tidak maksimal, berarti pemprov seperti keledai yang terperosok lubang yang sama dua kali,” kata Gembong menanggapi prediksi pemprov terkait silpa APBD 2019.

Politikus PKS ini menegaskan, dalam Rancangan APBD 2020 yang mengalami defisit Rp605 miliar, defisit akan ditutup oleh pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa APBD 2019. “Kalau membaca RAPBD 2020, target silpa APBD 2019 sebesar Rp605 miliar. Kalau di atas itu, berarti ada yang salah dalam perencanaan anggarannya,” ungkapnya.

Kendati pesimistis silpa bisa turun signifikan dibanding 2018, namun Gembong berharap agar OPD tidak asal serap anggaran. “Kalau hanya mengejar serapan anggaran, tidak perlu ada perencanaan program. Yang kita dorong adalah serapan anggarannya harus sesuai sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian Gembong masih berharap, silpa APBD 2019 bisa turun setengahnya dari silpa APBD 2018. “Dalam dua tahun terakhir, silpa APBD mengalami kenaikan. Silpa APBD 2017 sebesar Rp752,4 miliar, 2018 naik menjadi Rp1,079 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengingatkan semua organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten untuk melaksanakan program tahun anggaran 2019 sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurut Andra, serapan anggaran tahun 2019 harus lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2018  karena ada satu triliun lebih APBD 2018 yang menjadi silpa lantaran banyak program yang gagal terealisasi. “Ada beberapa penyebab di antaranya gagal lelang hingga kelebihan target pendapatan asli daerah. Tapi idealnya di bawah enam persen dari total APBD,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, tahun lalu serapan anggaran rendah akibat program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan masing-masing OPD. “Tentu kami akan memberikan catatan dan evaluasi terhadap kepala OPD yang menyumbang silpa paling besar, dan akan merekomendasikan kepada gubernur untuk diberikan sanksi,” tegasnya.

Pada bagian lain, dalam rapat pimpinan kemarin juga terungkap proyek jalan menuju “Negeri di Atas Awan”, Citorek, Lebak, terancam tak mencapai target karena kondisi jalan yang cukup tinggi. “Sekarang sedang dibahas apakah memungkinkan selesai atau tidak. Tinggal 1,5 kilometer lagi,” ungkap Mahdani.

Dari total anggaran Rp78 miliar untuk betonisasi jalan sepanjang delapan kilometer, sisa pekerjaan tinggal 1,5 kilometer lagi. Apabila pekerjaan tak terkejar sampai akhir tahun, maka akan dilanjutkan tahun depan. “Keputusannya nanti, sedang dibahas. Kalau terkejar bisa diperpanjang,” terangnya.

Sementara Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, masih ada 40 hari waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Saat ini, Pemprov sedang menginventarisasi penyerapan anggaran dan realisasi fisik. “Kami minta OPD untuk memperhatikan 40 hari ini baik realisasi fisik maupun penyerapan anggaran,” ujarnya. (nna-den/alt/ags)