PANDEGLANG – Hampir setahun, kehidupan pengungsi korban tsunami Selat Sunda di hunian sementara (huntara) di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, masih memprihatinkan. Mereka kehabisan stok beras untuk keperluan makan sehari-hari.
Ada ratusan pengungsi yang tinggal di huntara. Mereka adalah korban tsunami Selat Sunda yang menghantam Banten pada 22 Desember 2018 lalu.
Penghuni huntara, Asmainah menceritakan, sudah beberapa hari tidak ada stok beras untuk kebutuhan makan. Suaminya yang berprofesi sebagai nelayan masih belum melaut karena ikan yang ditangkap minim di musim kemarau. “Melaut sedang paceklik, enggak bisa diandalkan,” katanya.
Ia mengaku, para penghuni huntara sudah menyampaikan kekurangan stok beras kepada pihak kecamatan, tetapi belum ada respons. “Sudah tahu orang kecamatan juga,” katanya.
Dihubungi terpisah, Camat Labuan Atep Purnama mengatakan, bantuan jaminan hidup berupa uang Rp10 ribu per orang per hari untuk dua bulan sudah disalurkan Pemkab. “Belum lama ini bantuan jadup (jaminan hidup) sudah diberi untuk kebutuhan warga yang tinggal di huntara Desa Teluk sebanyak 248 kepala keluarga. Terkecuali beras,” katanya.
Kata Atep, pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pandeglang untuk mengatasi kebutuhan beras korban tsunami di huntara. “Sudah diusulkan ke Ketapang (Dinas Ketahanan Pangan-red), “ katanya.
Dihubungi melalui telepon seluler, Kepala DKP Kabupaten Pandeglang Mohamad Amri membantah, pihaknya menyediakan beras untuk kebutuhan para korban tsunami di huntara. “Soal beras mah di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah-red),” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang Surya Darmawan menerangkan, untuk kebutuhan hidup warga yang tinggal di 1.071 unit huntara sudah diberikan berupa jadup. “Sudah diberikan bantuan berupa jadup. Tetapi, kan enggak selamanya diberi bantuan agar mereka mandiri,” katanya.
Kata dia, untuk kebutuhan beras, pihaknya sedang mengusulkan ke DKP Pandeglang dan DKP Banten.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum membangun 709 unit hunian tetap (huntap) di Panimbang bagi penghuni huntara. Sebab, terkendala lahan Pemprov Banten belum bisa menyediakan lahan 63,8 hektare untuk pembangunan sarana tempat tinggal tersebut.
Asda Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Pandeglang Indah Dinarsiani mengatakan, Pemprov Banten belum melakukan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan huntap. “Lahannya sudah ada, tetapi belum dilakukan pembayaran oleh Pemprov Banten,” katanya.
Indah mengaku, belum mengetahui anggaran yang dikeluarkan Pemprov untuk membayar ganti rugi lahan itu. “Selain menggunakan tanah negara, ada juga tanah warga yang digunakan, makanya dilakukan ganti rugi,” katanya.
Indah memastikan, pembangunan huntap bisa langsung dikerjakan jika lahan yang dibutuhkan sudah tersedia. “Sebetulnya sudah siap dilakukan pembangunan. Hanya saja memang untuk lahannya belum selesai sehingga pembangunan belum bisa dilakukan. Tetapi, dari segi anggaran dan lainnya sudah siap semua,” katanya.
Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiati berjanji akan berkoordinasi dengan Pemprov dan BNPB agar pembangunan huntap segera dilakukan. “Dari awal persoalan kita di lahan untuk huntap,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi Banten M Yanuar mengatakan, proses pembebasan lahan huntap tinggal proses bayar, sebab lahan dan anggarannya sudah siap. “Targetnya akhir Oktober 2019 sudah dibebaskan semua. Namun, ada persoalan teknis pembayaran yang membuat pembebasan lahan mundur dari target,” kata Yanuar.
Ia menjelaskan, persoalan teknis yang dihadapi terkait teknis pembayaran pembebasan. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten meminta agar lahan huntap dibayar terlebih dahulu untuk selanjutnya diterbitkan surat pelepasan hak (SPH). Sementara, Pemprov ingin sebaliknya, sesuai peraturan gubernur (pergub) yang berlaku.
“Menurut BPN bayar dulu baru keluar SPH. Tapi, aturan di pergub, SPH dulu baru dibayar. Ini kita koordinasi dulu dengan BPN,” jelasnya
Agar ada titik temu, Pemprov sudah berkirim surat ke BPN terkait persoalan tersebut. “Apa pun keputusan BPN kita jalankan. Mudah-mudahan awal November ini semua pembebasan lahan huntap sudah selesai,” ungkapnya.
Setelah lahan dibebaskan, selanjutnya BNPB yang membangun huntap lebih dari 700 tempat tinggal, dengan luas lahan masing-masing 90 meter persegi dengan tipe bangunan 36/90. “Pemprov hanya memiliki kewenangan untuk pembebasan lahan. Sementara untuk proses pembangunan fisiknya dilakukan oleh pemerintah pusat (BNPB), termasuk rancangan site plan atau rencana tapaknya,” urainya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo menyampaikan rencana pembangunan huntap untuk warga terdampak bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang terancam molor. “Kita masih menunggu pembebasan lahan selesai. Kalau sudah selesai, langsung kita bangun,” kata Doni saat meninjau selter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, beberapa waktu lalu. (her-den/alt/ira)
