PANDEGLANG – Puluhan honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang melakukan audiensi dengan Pemkab Pandeglang di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Jumat (15/11). Mereka meminta agar bisa diangkat menjadi pegawai tanpa melakukan proses seleksi atau tes.
Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Pery Hasanudin, Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Ramadani, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Ali Fahmi Sumanta, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Taufik Hidayat.
Enung Nurlaela guru honorer SMPN Pagelaran mengaku telah mengabdi selama belasan tahun dan belum mendapatkan kejelasan pengangangkatan sebagai pegawai. “Saya sudah sering melakukan tes calon ASN (Aparatur Sipil Negara-red). Tetapi, karena tenaga guru yang dibutuhkan hanya sedikit, saya tidak lolos padahal nilai hasil tes di atas passing grade,” katanya, kemarin.
Enung meminta agar Pemkab Pandeglang bisa memberikan kebijakan pengangkatan menjadi pegawai tanpa tes kepada honorer yang sudah mengabdi dalam waktu yang lama. “Kami menginginkan untuk ke depannya kalau bisa tanpa tes, kami ingin dilakukan pengangkatan tanpa tes sebagai bentuk penghargaan kepada para guru honorer. Karena kami sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi,” katanya.
Sekda Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, Pemkab melalui BKD sudah mengusulkan formasi guru untuk calon ASN. Akan tetapi, kata dia, usulan tersebut mendapat koreksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Memang BKD mengusulkan kepada Kemenpan, ada aturannya terkait usulan. Kenapa Pandeglang hanya bisa 54? Nah, itu sudah ditempatkan oleh Menpan, kita hanya bisa mengusulkan. Kami sudah berupaya dengan Ibu Bupati agar tidak mengganggu untuk guru dan tenaga kesehatan,” katanya.
Pery mengatakan, tidak bisa berbuat banyak mengenai sedikitnya jumlah formasi untuk calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena terbentur anggaran. “Kemampuan kita setelah dihitung-hitung hanya bisa mengangkat 200 pegawai, karena anggaran yang kita miliki sangat terbatas. Ada untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program prioritas lainnya. 200 orang itu sesuai dengan Permenpan dengan komposisi 70 persen P3K dan 30 persen calon ASN. Kebijakan Pemkab mengambil calon ASN adalah 54 orang, itu yang menentukan Kemenpan, memang di sisi lain untuk menunjang kinerja di instansi pemerintahan,” katanya.
Kepala BKD Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menegaskan, Bupati Irna Narulita telah berkirim surat terkait pengangkatan formasi guru kepada Pemerintah Pusat tertanggal 17 Mei 2018. “Kita sudah mengusulkan terkait pengangkatan malah paling banyak guru sebanyak 25 formasi untuk guru dari 60 formasi tahun ini, ya walaupun akhirnya hanya 54 formasi. Hasil verifikasi ternyata kita tidak ada untuk guru, kita tanyakan kemenpan beralasan karena kemarin sudah banyak untuk formasi guru,” katanya.
Fahmi berjanji akan terus berupaya memperjuangkan nasib para guru honorer dan pegawai honor di semua instansi pemerintahan agar bisa menjadi pegawai. “Nanti usulkan lagi di tahun 2020 untuk formasi guru, bukan kita tidak mengusulkan, kita paling konsen membantu para guru,” katanya. (dib/zis)
