LEBAK – Uji publik terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, tidak diminati masyarakat. Terbukti, Jumat (15/11), uji publik yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Lebak, sepi peserta. Pihak sekretariat DPRD mengklaim, sebelumnya telah menyampaikan undangan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kepemudaan (OKP) terkait hal tersebut.
Pantauan Radar Banten, uji publik RAPBD 2020 itu baru dimulai pukul 15.00 WIB atau molor satu jam dari jadwal yang telah ditentukan. Hadir Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat, Wakil Ketua Ucuy Masyhuri dan Wakil Ketua Junaedi Ibnu Jarta. Ditambah, empat orang anggota yakni Abdul Rohman dari PKS, Imad Humaedi dari PPP, Enden Mahyudin PDI Perjuangan, dan Peri Purnama dari Partai NasDem.
Bukan hanya anggota DPRD yang kehadirannya minim, tapi juga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kecuali, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Maman Sukirman, Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika (Diskominfo) Doddy Irawan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Virgojanti, yang merangkap sebagai pembicara.
Kepala DPRD Lebak Dindin Nurohmat menyatakan, sekretariat DPRD Lebak telah mengirimkan surat kepada pimpinan OPD, camat, LSM, mahasiswa, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam uji publik RAPBD 2020. Namun yang hadir, kata dia, hanya perwakilannya saja.
Dia berjanji akan melakukan evaluasi terkait minimnya partisipasi publik dalam kegiatan perencanaan penganggaran di legislatif. “Jadi, surat undangannya disatukan dengan rapat paripurna pembahasan RAPBD 2020. Semua kita undang, mulai dari OPD sampai teman-teman OKP dan LSM,” kata Dindin Nurohmat kepada Radar Banten di ruang kerjanya.
Politikus Partai Gerindra ini berharap, ke depan kegiatan uji publik RAPBD dapat diikuti semua elemen masyarakat di daerah. Tujuannya, agar masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terhadap isi RAPBD tersebut.
“Pada prinsipnya kita ingin publik berpartisipasi aktif dalam pembahasan RAPBD 2020. Sehingga, masyarakat mengetahui sejak awal, program prioritas apa saja yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah pada tahun depan,” jelasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Lebak Virgojanti mengatakan, masyarakat seharusnya bisa hadir dalam uji publik yang dilaksanakan DPRD Lebak. Sehingga, bisa memberikan kritik, saran, dan masukan terhadar postur RAPBD 2020. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa lebih tahu mengenai program prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah 2020.
“Jadi Lebak ini bukan hanya milik eksekutif dan legislatif. Tapi milik semua warga Lebak, karenanya masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya dengan hadir di uji publik RAPBD,” katanya.
Menurut Virgojanti, LSM, OKP, dan mahasiswa semestinya hadir dalam uji publik RAPBD 2020. Hal itu, agar tahu bagaimana RAPBD tersebut dilahirkan. “Nanti masyarakat akan tahu tema pembangunannya seperti apa dan arahnya mau ke mana,” katanya.
Wahyu, staf sekretariat DPRD Lebak membenarkan undangan untuk peserta uji publik disatukan dengan undangan rapat paripurna pembahasan RAPBD 2020.
Sehingga, DPRD tidak lagi menyebar undangan, karena dalam lampiran surat tersebut terdapat agenda kegiatan yang harus dihadiri OPD, camat, LSM, mahasiswa, dan OKP. “Suratnya kita sebar sebelum rapat paripurna pembahasan RAPBD 2020. Jadi suratnya itu satu dan di dalamnya ada lampiran mengenai agenda pembahasan RAPBD tahun depan,” katanya. (tur/zis)
