PANDEGLANG – Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) di Kabupaten Pandeglang diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. Upaya itu sengaja dilakukan, agar Dana Desa (DD) yang diterima 326 desa tahun ini dipergunakan sesuai peruntukannya.
Kepala BPK RI Perwakilan Banten Agus Khotib mengatakan, para kepala desa (kades) harus bisa menggunakan siskudes agar tidak ada DD yang dipergunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya tidak berhubungan dengan pembangunan desa. “Silahkan uang keluarkan sesuai posnya, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Intinya walaupun uang yang keluar itu hanya satu rupiah, harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya di acara hasil evaluasi implementasi Siskudes dalam tata kelola keuangan desa di gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/11).
Hadir Bupati Irna Narulita, Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Ramadani, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Iskandar, dan 326 kades di Pandeglang.
Agus mengatakan, lembaganya akan melakukan tindakan tegas apabila ada kades yang menggunakan DD tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, dia menyarankan agar semua kades bekerja dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan Siskudes. “Dengan menggunakan Siskudes, tentunya sangat mempemudah dalam pengelolaan DD. Baik dalam pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,” katanya.
Menurut Agus, saat ini semua desa di Pandegalng telah menggunakan Siskudes dengan baik. Akan tetapi, kata dia, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh para kades dalam menggunakan aplikasi tersebut. “Seluruh desa di Pandeglang sudah menerapkan Siskudes, artinya bapak dan ibu sudah ikut melaksanakan sistem akuntabilitas,” katanya.
Bupati Irna Narulita mengatakan, DD merupakan anggaran yang besar dan setiap tahun terus bertambah. Oleh karena itu, dia meminta kepada para kades agar bisa mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. “Workshop Siskudes ini semoga dapat memberikan pencerahan bagi para kades beserta perangkatnya untuk mengelola dana desa. Sampaikan dana itu dengan transparan kepada masyarakat dan gunakan dengan baik untuk membangun desa,” katanya.
Irna mengajak kepada semua lapisan masyarakat agar ikut melakukan pengawasan DD. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain atau bukan untuk membangun desa, segera sampaikan agar bisa dilakukan tindakan. “Makanya, pengelolaan DD harus transparansi dan akuntabel, itu sangat penting dilakukan. Dengan begitu, masyarakat akan dapat mengontrol dalam pengelolaan dana desa. Namun, yang paling penting, manfaatnya harus jelas, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (dib/zis)











