SERANG – Tiga layanan dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih banyak dikeluhkan masyarakat saat anggota DPRD Banten menjalani reses masa sidang pertama 2019. Sejak tanggal 20 hingga 29 November 2019, mereka turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati misalnya, memanfaatkan masa reses untuk melihat kondisi sosial masyarakat di dapilnya Kabupaten Tangerang yang meliputi Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Rajeg. Lalu, Pasar Kemis, Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, Sepatan, Sukamulya, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Gunungkaler, dan Mekarbaru.
“Ada beberapa hal yang dikeluhkan masyarakat terkait layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Itu semua telah saya catat untuk dilaporkan ke Pemprov Banten,” ujarnya, kemarin.
Selama reses, ia tidak hanya mendapatkan masukan dari masyarakat, tetapi mendapatkan banyak temuan di lapangan, mulai dari lingkungan masyarakat hingga persoalan dana desa. “Saya sempat menanam bibit pohon mangrove bersama warga di Kecamatan Pakuhaji. Saya juga meninjau sejumlah jalan desa serta mendatangi warga yang membutuhkan bantuan di Gunungkaler,” ujarnya.
Politikus Demokrat itu mengaku, reses perdana sebagai pimpinan DPRD Banten melakukan tiga hal. Pertama, menyampaikan informasi program Pemprov Banten. Sebab, DPRD Banten bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah. Kedua, meminta saran dan masukan dari masyarakat, sebab program pembangunan yang dilakukan Pemprov dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga, melihat kondisi sosial masyarakat sehingga bisa memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah.
“Dengan tiga hal ini, masyarakat menjadi tahu mana hak dan kewajibannya,” tegasnya.
Persoalan infrastruktur banyak dikeluhkan saat Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo turun ke dapil Banten VII Kota Tangerang Selatan. “Masyarakat Kota Tangsel banyak yang mengeluhkan banjir, akibat gorong-gorong jalan provinsi tidak sebagaimana mestinya,” tutur Budi.
Kata dia, di Kecamatan Ciputat, tepatnya di Kelurahan Serua, warga mengeluhkan banjir di lingkungan mereka. “Banjir disebabkan jalan provinsi yang melalui Kampung Bulak kondisinya memprihatinkan sehingga harus segera diperbaiki agar tidak menjadi penyebab banjir di musim penghujan,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, lanjut Budi, aspirasi warga Kota Tangsel mayoritas terkait kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Warga mengaku keberatan dengan kenaikan tarif.
“Warga minta kenaikan BPJS Kesehatan dibatalkan karena memberatkan beban keluarga. Terutama warga Kota Tangsel yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri,” paparnya.
Ia menambahkan, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan hingga seratus persen memberatkan bagi peserta mandiri yang memiliki keluarga besar. “Untuk kepala keluarga (KK) yang memiliki banyak anak. Tarif iuran baru sangat memberatkan,” ujarnya.
Permasalahan banjir juga dijumpai Muhammad Faisal, anggota DPRD Banten Fraksi Golkar saat reses. “Permasalahan masyarakat perumahan adalah banjir dari Kali Sabi yang tidak pernah tuntas karena di hilir desa Legok dan Kelurahan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang banyak perumahan berdiri. Di hulunya, Kota Tangerang menyempit tidak menaati garis sepadan sungai. Solusinya harus ada kerja sama walikota Tangerang dan bupati Tangerang untuk sodet Kali Sabi ke Sungai Cisadane,” ungkap anggota Komisi I DPRD Banten itu.
Sementara anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra Muhammad Nizar mengatakan, saat reses banyak warga mempersoalkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Jangan ada lagi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, itu sangat merugikan,” kata Nizar yang mengaku mendapat keluhan itu saat reses di Jatiuwung, Kota Tangerang.
Keluhan lain, yakni persoalan warga miskin di Pemprov Banten yang belum terkover BPJS. Menurutnya, ada ketidaksinkronan data warga miskin antara data BPS dengan pendataan yang dilakukan Pemprov Banten.
“Selain itu, pasien BPJS Kesehatan mengeluhkan jumlah kamar yang ada di rumah sakit milik pemda. Kita akan koordinasikan dengan pengelola rumah sakit milik daerah, saya kebetulan di Komisi V DPRD Banten akan memperjuangkan permasalahan ini,” ujar Nizar yang juga ketua Komisi V DPRD Banten.
Sementara itu, Muhlis, anggota DPRD Banten Fraksi PDIP menyatakan, berdasarkan hasil reses, masyarakat di Kecamatan Cikupa dan Curug mendambakan kehadiran SMK negeri. “Sejak Banten menjadi provinsi, belum ada SMK negeri di dua kecamatan tersebut,” ujarnya.
Salah satu program unggulan Pemprov adalah tentang pendidikan gratis untuk SMA SMK negeri. Namun sayangnya, belum semua kecamatan di kabupaten kota memiliki SMA SMK negeri sehingga kebijakan Pemprov Banten tersebut belum dirasakan oleh semua masyarakat Banten.
Muhlis yang juga ketua harian Badan Anggaran (Banggar) dari dapil Banten 3 (Kabupaten Tangerang A) langsung menyerap aspirasi masyarakat. Ia berkeliling menemui masyarakat di dapilnya selama delapan hari, mulai dari Kecamatan Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Jambe, Cisoka, Curug, Cikupa, Panongan, Legok, Pagedangan, Cisauk, Kelapa Dua dan Solear.
Tak hanya di dapil Tangerang Raya. Di dapil Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon permasalahan tiga layanan dasar juga mencuat. “Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti pemerintah provinsi, permasalahan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ketika semua terpenuhi (tiga layanan dasar itu), tinggal melanjutkan dan memperbaiki pembangunan yang lain-lain,” kata Ida Rosida Lutfi, anggota DPRD Banten Fraksi PDIP.
Encop Sopia, anggota DPRD Banten Dapil Kota Serang pun menjumpainya. Pelayanan dasar masih menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan. Ia mencatat, infrastruktur jalan lingkungan yang banyak dikeluhkan.
“Penerangan jalan provinsi dan drainasenya, serta jalan lingkungan alternatif mulai dari kampung banyak masyarakat yang minta perlu pengerasan,” katanya.
Selain itu, ada yang mengadukan soal infrastruktur lain. Di antaranya, meminta normalisasi beberapa sungai dari Cibanten, Kaloran Kali Mati, dan Banten Girang sampai ke Kaibon.
Masalah lainnya terkait persoalan pendidikan dan BPJS Kesehatan yang iurannya naik. “Masyarakat juga mengeluhkan soal ada sekolah negeri yang memungut bayaran dari wali murid,” katanya.
Sedangkan persoalan BPJS Kesehatan, banyak masyarakat yang tercoret dari data penerima bantuan. “Banyak masyarakat tidak mampu yang dulunya terdata, sekarang banyak dari mereka yang tidak mendapat kartu BPJS yang dibantu pemerintah daerah,” kata politikus Gerindra itu.
TAMBAH BANKEU
Meski persolan tiga layanan dasar juga menjadi aspirasi masyarakat di Kota Cilegon, anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra Syihabudin Sidik mengaku, lebih menyoroti persoalan kecilnya bantuan keuangan (bankeu). Persoalan itu cukup berdampak untuk pembangunan di Cilegon.
“Paling prioritas adalah meningkatkan bankeu. Sampai hari ini kita melihat ada ketidakadilan karena kalau kita lihat dana yang ditransfer ke Pemprov itu dana dari bawah. Cilegon eksisting penyumbang terbesar pajak,” ujar Syihabudin.
Menurutnya, dari hasil reses dengan Pemkot Cilegon, bankeu cukup bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan di Cilegon. Sebab, ada sejumlah proyek seperti jalan lingkar utara (JLU), alun-alun, hingga pengembangan kawasan jalan lingkar selatan.
“JLS itu sangat bermanfaat, menghubungkan Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, menuju akses wisata dan industri. Kalau memang Pemprov memiliki konsep pembangunan berdasarkan kewilayahan, seharusnya ini bisa diperhatikan,” jelasnya.
Saat ini, katanya, bankeu yang diterima Pemkot Cilegon hanya Rp45 miliar. Idealnya adalah di angka Rp100 miliar. (den-ken-air/alt/ira)
