SERANG – Pemkab Serang melakukan verifikasi data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hasilnya, sebanyak 6.400 peserta PBI BPJS dihapuskan. Hal itu lantaran data penerima tidak ditemukan setelah disurvei dan ada juga yang sudah meninggal dunia.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Wahyu Suwargi mengatakan, peserta PBI BPJS dari APBD Kabupaten Serang tahun ini ada 45.202 orang. Kemudian, pihaknya melakukan verifikasi data untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. “Ada 6.400 yang akan kita hapus,” katanya, Rabu (11/12).
Wahyu mengatakan, data 6.400 peserta yang akan dihapus itu 6.000 di antaranya tidak ditemukan keberadaan penerimanya dan 400 lainnya sudah meninggal dunia. Pihaknya akan melakukan pergantian dengan memasukkan peserta yang baru. “Nanti kita akan verifikasi setiap desa, yang belum punya BPJS berapa orang, pastikan kalau penerima benar-benar miskin,” ujarnya.
Ia mengatakan, tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran Rp12,4 miliar untuk peserta PBI BPJS dari APBD Kabupaten Serang. Kemudian, tahun depan akan ditambah Rp22,4 miliar seiring dengan kenaikan iuran BPJS.
Selain itu, kata dia, ada puluhan ribu peserta PBI BPJS dari APBN yang dihapus. Ia memperkirakan sudah delapan kali pemerintah pusat menghapus peserta PBI BPJS di Kabupaten Serang. Hal itu lantaran nomor induk kependudukan (NIK) peserta yang tidak valid. “Di kita sampai 56 ribu di-delete oleh pusat, terakhir itu ada yang di-delete sekitar 12 ribu peserta,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Sujai A Sayuti mengatakan, peserta PBI BPJS harus dipastikan sevalid mungkin. “Pendataan harus sampai melibatkan ketua RT setempat karena mereka yang lebih paham kondisi di masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, hasil reses dirinya di beberapa kecamatan, kebanyakan masyarakat mengeluhkan soal BPJS Kesehatan. Masyarakat tidak mampu banyak yang tidak terkover oleh program PBI BPJS. “Kalau menurut saya memang kurang tepat sasaran, datanya harus dipastikan lagi,” ujarnya.
Menurut Sujai, kategori miskin juga harus lebih didalami lagi. Pendataan kemiskinan tidak bisa menilai dari fisik rumah saja. “Kadang yang rumahnya layak huni juga kalau mereka tidak bekerja dan pendapatan sehari-hari minim, itu juga seharusnya masuk kategori miskin,” ucapnya. (jek/zee/ira)











