SERANG – Untuk memotret keberhasilan suatu daerah, langkah yang paling sederhana adalah melihat angka kemiskinan dan pengangguran penduduknya. Semakin tinggi jumlahnya maka program pembangunan dianggap gagal.
Hal itu diungkapkan pengamat pemerintahan Muhammad Nasir dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2019 tentang Pembangunan 19 Tahun Provinsi Banten yang diprakarsai Fraksi Partai Gerindra di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Kamis (12/12).
Menurut Nasir, Provinsi Banten di usia 19 tahun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang, tetapi terkait cita-cita berdirinya Provinsi Banten untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera masih perlu kerja keras, antara Pemprov Banten, pemkab, pemkot, dan DPRD.
“Ada kemajuan iya, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas dan menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur dan bupati walikota yang saat ini memimpin. Utamanya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” papar Nasir.
Ia mengungkapkan, setiap tahun Pemprov Banten menganggarkan triliunan rupiah dalam APBD Banten untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Namun, angka kemiskinan di Banten masih di kisaran 650 ribu jiwa. “Secara persentase dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan mengalami penurunan. Namun, sebenarnya jumlah warga miskin masih di atas 500 ribu jiwa,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS Banten hingga Maret 2019, dari 12,9 juta warga Banten, masih ada 5,09 persen warga Banten hidup di bawah garis kemiskinan. Dibandingkan September 2018, jumlah warga miskin di Banten menurun 0,16 poin.
“September 2018 jumlah warga miskin sebanyak 668 ribu orang, kemudian turun menjadi 654 ribu orang pada Maret 2019,” imbuhnya.
Ia mengingatkan Pemprov untuk lebih serius lagi dalam mengentaskan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Sehingga perjuangan para tokoh pendiri Provinsi Banten tidak sia-sia.”Perencanaan pembangunan harus difokuskan pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai Banten berdiri hanya dinikmati segelintir elite saja,” katanya.
Terkait pengangguran yang persentasenya mencapai 8,11 persen, Nasir mengingatkan Pemprov untuk bersinergi dengan kabupaten kota. “Pemprov dan kabupaten kota jangan berjalan sendiri-sendiri. Selama kemiskinan dan pengangguran masih tinggi maka layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum optimal diselenggarakan,” tutupnya.
Akademisi FISIP Untirta Gandung Ismanto menambahkan, Banten masih menjadi daerah yang mengalami berbagai ketimpangan sosial sehingga cita-cita berdirinya Provinsi Banten masih jauh panggang dari api. “Ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan itu masih diwariskan sampai sekarang, meskipun Banten sudah berusia 19 tahun,” tegasnya.
Ia berharap, DPRD Banten bisa mendorong percepatan pembangunan di Banten, sebab penyelenggara pemerintahan bukan hanya eksekutif. “Dewan harus rajin mengingatkan eksekutif, jangan sampai program yang dijalankan membuat Banten tidak berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Narasumber lainnya, tokoh masyarakat Khatib Mansyur mengingatkan Pemprov untuk komitmen melawan korupsi. “Selama praktik korupsi terjadi di Banten, jangan harap angka kemiskinan dan pengangguran bisa turun signifikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten Agus Supriyatna mengatakan, kegiatan refleksi akhir tahun digelar dalam rangka mengukur kinerja Pemprov Banten. “Kita ingin membiasakan budaya diskusi untuk memberikan masukan maupun kritikan terhadap pemerintah,” katanya.
Fraksi Gerindra, lanjut Agus, akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Ada hal penting yang menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan daerah, yakni minimnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ini tanggung jawab kita bersama,” jelasnya. (den/alt/ira)
