SERANG – Sepanjang 2019, DPRD Banten telah menetapkan 13 peraturan daerah (perda) yang baru. Enam perda merupakan inisiatif Dewan, dan tujuh perda merupakan usul Gubernur Banten.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna laporan kinerja pimpinan DPRD Banten tahun 2019 di ruang paripurna DPRD Banten, Kamis (27/12). Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dalam laporannya mengungkapkan, penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menginformasikan kepada masyarakat Banten atas hasil pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, telah disusun rencana kerja tahun anggaran 2019.
“Adapun program dan kegiatannya
berlandaskan pada tiga fungsi Dewan, yakni pembentukan perda (legislasi), anggaran dan pengawasan,” kata Budi.
Politikus PKS ini membeberkan, dalam menjalankan fungsi legislasi, terdapat 19 program pembentukan perda (propemperda) tahun anggaran 2019. Dari 19 propemperda, 13 perda telah dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Banten. Kemudian dua raperda sudah dilakukan finalisasi oleh komisi/pansus dan telah disampaikan ke Pemprov Banten untuk disampaikan ke Kemendagri. Satu raperda telah difasilitasi Kemendagri namun belum dilakukan perbaikan dan pengundangan.
“Sementara tiga raperda yang belum dilakukan finalisasi oleh komisi/pansus, akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun anggaran 2020,” ungkapnya. (Deni S)
