SERANG – Makanan, obat, dan kosmetik ilegal senilai Rp4,1 miliar berhasil diamankan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Serang. Nilai ekonomi itu didapat dari 12 perkara kejahatan yang ditangani sepanjang 2019. Dari perkara tersebut juga telah ditetapkan sebanyak 12 tersangka. Mereka adalah ARS, SFR, JKC, HDR, SLM, PJI, YTT HDR, DRS, ARS, ARB, dan SYM.
Dari semua tersangka, BPOM di Serang menyita 306 obat, kosmetik, dan makanan ilegal. Mulai dari kosmetik, makanan mengandung zat berbahaya seperti mi berformalin, terasi mengandung rhodamine, dan penjualan produk kefarmasian tanpa izin. “Semuanya terdiri dari 540.187 pcs senilai Rp4.1 miliar,” kata Kepala BPOM di Serang Sukriadi Darma saat konferensi pers akhir tahun 2019 di kantornya di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Cipocokjaya, Kota Serang, Senin (30/12).
Dari perkara yang ditangani, ucap Sukriadi, pendistribusian atau penjualan kosmetik ilegal paling dominan. Jenis kosmetik itu antara lain lipstik, alas bedak, bedak, dan krim pembersih wajah. Kata Sukriadi, pelaku menjual barang tersebut melalui pemasaran online. “Dia (pelaku-red) sudah ada barangnya dan distok (di gudang) Tangerang, kemudian dipasarkan lewat aplikasi online,” katanya.
Kasus ini melibatkan distributor warga negara asing asal China yang saat ini masih dalam pencarian. “Pelaku WNA ini dengan karyawannya berkomunikasi melalui aplikasi pesan WeChat karena sama sekali tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,” ujar Sukriadi.
Modus pelaku menggunakan gudang yang disamarkan dengan produk lain di wilayah Tangerang. Sukriadi mengungkapkan, ada lantai empat di gudang tersebut. Lantai empat digunakan sebagai tempat tinggal karyawan. Lantai tiga untuk mengoperasikan pemasaran produk kosmetik ilegal. “Lantai dua dan satu untuk penyimpanan barang seperti ikat pinggang, charger, dan barang lainnya,” ucap Sukriadi.
Selain penindakan, pihak BPOM Serang melakukan pengawasan atas 226 produksi dan 820 distribusi obat dan makanan. Bidang pengawasan menyita 18.638 obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) dengan nilai Rp281 juta.
Kata Sukriadi, untuk tersangka kejahatan makanan dikenakan pasal 136, pasal 140 dan pasal 142 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Kemudian tersangka obat dan kosmetik dikenakan pasal 196 dan 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Brigjend Tantan Sulistiyana yang ikut konferensi pers menambahkan, pihaknya telah melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap 111 orang. Mayoritas masih berumur 18 sampai 35 tahun. “Sebanyak 55 orang di antaranya masih berstatus pelajar,” katanya.
Kata dia, dari pelajar ini tidak hanya menggunakan obat psikotropika akan tetapi obat-obat legal yang didapatkan secara ilegal. Ada juga obat legal yang didapatkan secara ilegal, tapi dikonsumsi secara berelebihan. “Nah ini jadi PR (pekerjaan rumah-red) kita bersama untuk mencegah agar para pelajar ini tidak terlibat penyalahgunaan, baik itu narkotika, psikotropika atau bahan adiktif lainnya,” kata Tantan.
Menurutnya, pencegahan tersebut harus dilakukan secara sinergis antara semua instansi. Baik kepolisian, BPOM dan pemerintah daerah. “Adanya kerja sama dan instansi ini, kami bisa saling support. Termasuk dari BPOM yang mendukung kami karena kami belum punya alat untuk memusnahkan barang bukti,” ujarnya. (ken/air/ags)
