SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim sudah menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten. Dari total APBD Banten tahun depan sebesar Rp13,21 triliun, terdapat lima OPD terbesar yang menyedot anggaran hingga Rp4,91 triliun.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran paling besar yakni R2,3 triliun. Seperti diketahui, dari total APBD Banten Rp13,21 triliun, belanja langsung (BL) sebesar Rp4,97 triliun dan belanja tidak langsung (BTL) Rp8,24 triliun.
WH mengatakan, Dindikbud mendapatkan alokasi anggaran besar karena ada pembangunan unit sekolah baru (USB) sebanyak 33 unit. “Target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah-red) yang dikejar tahun 2020 soal pendidikan,” ujar WH usai penyerahan DPA di gedung Pendopo Gubernur Banten, Senin (30/12).
Mantan walikota Tangerang dua periode ini mengatakan, pembangunan USB itu sesuai dengan kajian. Pembangunan USB itu memang untuk mengejar target RPJMD. “Program pembangunan sekolah itu harus,” tuturnya.
Hadir juga pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimiyati, Sekda Banten Al Muktabar, serta kepala OPD di lingkup Pemprov Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur, APBD harus hadir untuk membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. APBD juga harus efisien dan efektif. “Dampaknya harus membawa kemaslahatan untuk masyarakat Banten,” tuturnya.
Ia juga mengimbau proses pelaksanaan APBD dilakukan di awal tahun. Dengan begitu, program dan kegiatan hadir lebih cepat untuk masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Banten Mahdani mengungkapkan, serapan keuangan APBD tahun 2019 sudah mendekati 90 persen. Sedangkan realisasi fisiknya sudah mencapai 95 persen.
Ia mengatakan, hari ini merupakan batas akhir serapan keuangan. Sementara batas akhir pekerjaan fisik yakni 26 Desember kemarin sesuai pedoman pelaksanaan APBD 2019. “Kami masih menunggu laporan dari OPD, pekerjaan mana saja yang putus kontrak,” ujarnya.
Kata dia, apabila ada pekerjaan yang belum rampung pada 26 Desember kemarin maka langsung putus kontrak. Pemprov hanya akan membayar pihak ketiga sesuai dengan persentase pekerjaan yang dilaksanakan.
Terkait dengan pihak ketiga yang belum menyelesaikan pekerjaan, ia mengaku Pemprov akan melihat terlebih dahulu penyebabnya dan tidak serta merta memasukkan ke daftar hitam. “Kalau seperti pembangunan jalan Cipanas-Warung Banten kan longsor, ada pertimbangan karena faktor alam,” tuturnya.
Kata dia, anggaran yang tak terpakai tahun ini menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Salah satunya dari pos dana tak terduga. “Karena memang ada ketentuannya,” terang Mahdani. (nna/air/ags)
