SERANG – Camat se-Kota Serang mengeluhkan minimnya biaya operasional pembuatan sertifikat atau dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) sebesar Rp150 ribu. Keluhan itu disampaikan langsung kepada Walikota Serang Syafrudin saat melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja Walikota Serang, Jumat (17/1).
Camat Curug Andi Herianto mengatakan, pada pertemuan di ruang kerja Walikota Serang, para camat mengusulkan penambahan dana operasional PTSL. Menurutnya, dana operasional tidak cukup untuk pelaksanaan di lapangan.
RelatedPosts
“Memang ada, tadi semacam permintaan kepada Pak Wali, untuk mengantisipasi kemungkinan di lapangan lebih dari patokan resmi, tapi memang belum ada solusi,” ujarnya kepada Radar Banten, Jumat (17/1).
Ia mengatakan, program PTSL di Kecamatan Curug sudah berjalan dan secara progres berdasarkan penilaian BPN masuk kategori baik. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala di lapangan kaitan dengan biaya operasional yang ditetapkan. “Rp150 ribu ini untuk pra pembuatan sertifikat, baik materai, fotokopi, hingga proses pematokan. Ternyata nominalnya itu lebih dari Rp150.000,” terangnya.
“Memang dalam pelaksanaannya di lapangan banyak kendala. Lahan dan tenaga yang ada sangat berat,” terangnya.
Senada dikatakan Camat Serang Tb Yasin, secara PTSL dalam panduan ada istilahnya pemerintah agar membantu, otomatis lurah selaku anggota tim dibantu dengan dua orang satgas, itu terkait masalah biaya dan peruntukannya telah dijelaskan. “Soal biaya operasional, Pak Wali meminta jangan sampai di lapangan biaya terlalu tinggi, agar masyarakat tidak keberatan, Rp150 subsidi silang, bidang tidak ada luas,” katanya.
“Kalaupun ada penambahan operasional, harus berdasarkan musyawarah RT RW di luar dari pada pemerintah aparatur pemerintah. Kalau pun ada nambah misalkan Rp250 ribu berdasarkan musyawarah, itu pun harus clear,” terangnya.
Pelaksanaan PTSL di Kecamatan Serang tahap sosialisasi harus rampung di bulan Februari. Namun, saat ini pun sosialisasi sudah berjalan. Camat dan lurah dalam setiap kegiatan masyarakat telah menyampaikan rencana program tersebut. “Kecamatan Serang relatif paling banyak, dari 60.000 bidang se-Kota Serang. Jika di rata-rata per kelurahan ada 3.000 bidang, maka kami memiliki 36.000 an bidang tanah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Walikota Syafrudin mengaku sengaja memanggil para camat untuk menyelesaikan keluhan mengenai biaya operasional PTSL. Ia pun menjelaskan, berusaha menemukan jalan terbaik agar proses PTSL tetap berjalan. “Belum ada kesimpulan, akan disampaikan ke BPN. Tapi, juga akan berkomunikasi dengan pimpinan daerah. Karena kalau ambil lebih dari dana yang sudah ditetapkan itu pelanggaran,” terangnya.
“Meminta tambahan biaya, karena dengan biaya yang ada kewalahan memproses, pihak kecamatan dan kelurahan kewalahan,” sambung pria yang akrab disapa Kang Syaf itu.
Kendati pun demikian, Kang Syaf mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan program PTSL di Kota Serang hingga 2020. Ia beralasan, PTSL mampu mengurai sengketa lahan pemerintah, swasta, dan perorangan. Kemudian peta wilayah akurat, payung hukum jelas, hingga mampu mendorong pendapatan asli daerah (PAD). “Targetnya 2020 selesai,” tegasnya.
“Kota Serang baru 40 persen yang sudah di 2020 ini. Kalau pun banyak menemui kendala di lapangan dalam prosesnya minimal 80 persen sudah kategori baik,” sambungnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang Teguh Wieyana menegaskan biaya pembuatan sertifikat tanah gratis senilai Rp150 ribu berdasarkan peraturan. “Itu sudah keputusan bersama tiga menteri. Jadi solusinya jangan mungut biaya lebih dari itu. Kalau lebih dari Rp 150 ribu berarti melanggar ketentuan,” katanya.
“Kalau melanggar terus tercium atau ketahuan oleh penegak hukum, selesai,” pungkasnya. (fdr/air/ira)
