SERANG – Normalisasi sungai-sungai di Banten mendesak dilakukan untuk meminimalisasi bencana banjir yang kerap menimpa wilayah Banten. Normalisasi dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi sungai, melalui pengerukan hingga pemungutan sampah dari sungai.
Wacana normalisasi sungai kembali mencuat saat disampaikan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto saat Silaturahmi Panglima Kodam III Siliwangi dengan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Kamis (16/1) malam. Saat itu, Pangdam mengajak pemerintah daerah di Banten untuk melakukan normalisasi sungai dan situ, sebagai langkah meminimalisasi bencana banjir.
RelatedPosts
“Di Jawa Barat, saya dan Pemprov Jabar telah bekerja sama membentuk Satgas Citarum,” kata Nugroho saat memberikan sambutan dalam acara.
Ia mengharapkan pembentukan satgas yang sama untuk melakukan normalisasi sungai dan situ yang ada di Banten. Seperti normalisasi Sungai Ciujung, Ciberang, dan yang lainnya.
Kalangan Wakil Rakyat mendukung rencana Panglima Kodam III Siliwangi untuk segera melakukan normalisasi sungai-sungai besar yang ada di Provinsi Banten. Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, normalisasi sungai di Provinsi Banten sangat mendesak lantaran tahun ini banyak sungai di Banten meluap akibat curah hujan yang tinggi.
Ia menyebut, normalisasi Sungai Ciberang, Ciujung, dan Sungai Cidurian harus segera dilakukan untuk meminimalisasi bencana banjir. “Awal tahun 2020, terjadi bencana banjir di lima kabupaten kota. Yang terparah di Kabupaten Lebak akibat luapan Sungai Ciberang. Bila tidak secepatnya dilakukan normalisasi, sungai-sungai akan kembali meluap jika turun hujan dalam intensitas tinggi,” kata Andra kepada Radar Banten, kemarin.
Normalisasi sungai, lanjutnya, tidak hanya melakukan pengerukan sungai, tapi juga melakukan pembersihan sungai dari ancaman sampah. “Kita semua harus bergandengan tangan, pencegahan bencana banjir sangat penting. DPRD siap mendorong Pemprov dan instansi terkait lainnya untuk membentuk satuan tugas (satgas) normalisasi sungai-sungai di Banten,” paparnya.
Ia optimistis bila semua pihak bergandengan tangan, persoalan banjir bisa ditanggulangi dengan maksimal. “Pemprov Jabar telah membuktikannya, mereka telah membentuk Satgas Citarum Harum. Saya yakin Banten pun bisa melakukan hal yang sama,” pungkasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPRD Banten Muhlis mengungkapkan, kondisi sungai di Provinsi Banten sangat memprihatinkan, dan harus segera dinormalisasi. “Sangat mendesak, Pemprov dan instansi terkait lainnya harus segera melakukan normalisasi sungai-sungai besar yang kondisinya tidak baik karena mengalami pendangkalan cukup parah,” ujarnya.
Muhlis menambahkan, terkait normalisasi sungai di Banten, Komisi IV telah menyampaikannya langsung ke Kementerian PUPR. “Kemarin kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. Kami meminta informasi terkait kondisi sungai di Banten dan penanganannya,” tegasnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat Kementerian PUPR mengundang Pemprov Banten untuk menyiapkan rencana normalisasi sejumlah sungai. “Informasi yang kami terima dari masyarakat, banyak sungai di Banten yang lebih dari sepuluh tahun tidak pernah dilakukan normalisasi. Dengan musibah yang terjadi awal 2020, semoga ini membuka mata kita semua akan pentingnya normalisasi khususnya di Sungai Cidurian, Ciujung, dan Ciberang,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tris Raditian mengungkapkan, bencana banjir yang terjadi awal 2020 telah membuat kerusakan sejumlah sungai di Banten. Bahkan, kondisi Sungai Ciberang mendesak untuk segera direhabilitasi.
“Banjir yang terjadi di Banten akibat curah hujan di atas 245 mm per hari, padahal normal curah hujan maksimal 80 mm per hari. Akibatnya, tebing dan bangunan di bantaran Sungai Ciberang dan Cidurian rusak parah,” kata Tris kepada wartawan seusai menghadiri rapat koordinasi terkait progres proyek strategis nasional (PSN) di Pendopo Gubernur, KP3B, Jumat (17/1).
Terkait normalisasi Sungai Ciberang dan Cidurian, akan dilakukan setelah ada evaluasi masa tanggap darurat bencana. Saat ini di Kabupaten Lebak masih tanggap darurat, jadi hanya dilakukan pembinaan darurat untuk sementara.
“Berdasarkan laporan cuaca dari BMKG, curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Maret mendatang,” tuturnya.
BARU SEBAGIAN
Sementara, pantauan Radar Banten di aliran Sungai Cidurian dan Sungai Cikalumpang, terlihat kedua sungai tersebut mengalami pendangkalan yang menyebabkan sejumlah desa di sekitarnya mengalami kebanjiran.
Di aliran Sungai Cidurian tepatnya di Kampung Kopereretan, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, warga terlihat membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir aliran sungai. Tinggi antara permukaan sungai dan permukiman warga hampir sama, tanggul di pinggir sungai mengalami abrasi.
Hal serupa terjadi di Kampung Sukamaju, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, akibat pendangkalan yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Cikalumpang, warga mengalami kebanjiran hingga ketinggian air 50 sentimeter pada Jumat (10/1). Selain karena hujan deras yang terjadi selama semalam penuh, luapan air juga disebabkan karena tanggul jebol lantaran tak sanggup menahan air di Sungai Cikalumpang.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyebutkan, semua aliran sungai di Kabupaten Serang dalam kondisi dangkal. Upaya normalisasi baru dilakukan di sebagian aliran Sungai Ciujung. “Sungai ini mengalami sedimentasi, ini yang harus dinormalisasi karena tidak mampu menerima kiriman air dari hulu,” katanya.
Tatu mengatakan, normalisasi sungai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya juga mengaku sudah menyampaikan surat kepada BBWSC3 untuk menormalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Serang.
“Kita sudah pernah menyampaikan itu, tapi sepertinya belum teranggarkan,” ujarnya.
Menurut Tatu, dangkalnya sungai-sungai di Kabupaten Serang menjadi salah satu penyebab banjir. “Rutinitas banjir ini harus terpecahkan persoalannya, kalau tidak dinormalisasi ya akan terus seperti ini. Saya harap kejadian banjir ini bisa mendorong pemerintah pusat untuk menormalisasi sungai,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Slamet Budhi mengatakan, normalisasi sungai di Kabupaten Tangerang akan dilakukan di Sungai Cirarab, Cidurian, Cimanceuri, Kalisabi, dan Cisadane.
“Anggaran untuk normalisasi sungai cukup besar karena sedimentasinya cukup tinggi. Kemudian yang jadi masalah, sungai-sungai tersebut masih kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Meksi begitu, kata Budhi, Pemkab Tangerang akan melakukan normalisasi sungai melalui program karya bakti TNI. “Pemerintah daerah menghibahkan anggaran untuk normalisasi ke TNI. Kami hanya mengatur panjangnya saja dan anggaran ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” terangnya. (den-jek-mg06-mg04/alt/ira)
