SERANG – Eks Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ida Lidia divonis dua tahun dan enam bulan (2,5 tahun) penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (29/1). Ida terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan jasa keamaan unit pelayanan teknis (UPT) di Dinas Kesehatan Tangsel tahun 2013 senilai Rp2,8 miliar.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Ida Lidia-red) berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Yusriansyah saat membacakan amar putusan.
Ida juga diganjar pidana denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Perbuatan Ida oleh majelis hakim dianggap telah memenuhi unsur Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. “Sebagaimana dakwaan subsider,” ujar Yusriansyah.
Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU. Sebelumnya, Ida dituntut pidana dua tahun penjara dan Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Pertimbangannya, perbuatan Ida telah menyebabkan kerugian negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai hal memberatkan. Sementara hal-hal yang meringankan, Ida bersikap sopan, belum pernah dihukum. “Dan tidak menikmati uang (hasil korupsi-red),” kata Yusriansyah dalam sidang yang dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Tangerang Suhelfi Susanti.
Sementara lima terdakwa lain dituntut pidana berbeda. Tiga anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tangsel Andhy Krisnapati, Irvan Octavian, dan Ahmad Bazury divonis pidana penjara dua tahun dan enam bulan penjara. Ketiganya juga dijatuhi pidana denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.
Untuk anggota Pokja ULP Wawan Gunawan dan Direktur Direktur PT Estetika Guna Prima (EGP) Baihaqi Djasman divonis lebih tinggi. Wawan divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Baihaqi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.
Perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. “Sebagaimana dalam dakwaan primer,” ujar Yusriansyah.
Baihaqi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,141 miliar. Baihaqi sebelumnya telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp1,028 miliar kepada penyidik pada 2015 lalu. Sehingga masih tersisa Rp112 juta. Harta benda Baihaqi bakal disita dan dilelang bila sisa uang tersebut tidak dikembalikan. “Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama tiga bulan,” kata Yusriansyah.
Diuraikan majelis hakim, perkara tersebut bermula pada Februari 2013. Ida saat itu menjabat Sekretaris Dinkes Tangsel menghubungi Kepala Dinkes Tangsel Dadang M Epid untuk membahas lelang jasa keamanan. Ida kemudian diarahkan Dadang untuk menemui Kabid Sumberdaya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari.
Namun, saat dihubungi, Mamak mengaku masih menunggu arahan dari pimpinan. Soalnya, proyek tersebut sudah di-plotting atau sudah ditentukan pemenangnya. Atas perintah Dadang M Epid, Gunawan dan Mamak Jamaksari bertemu dengan Baihaqi di kantor Dinkes Tangsel. Saat itu, Baihaqi dinyatakan sebagai pemenang lelang. Penunjukan Baihaqi tersebut diketahui Ida selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
Untuk memenangkan Baihaqi, Mamak Jamaksari menerima dokumen perusahaan PT EGP. Dokumen perusahaan tersebut diserahkan kepada Wawan untuk diteliti. “Setelah diteliti, Wawan Gunawan membuat ceklist kekurangan PT Estetika Guna Prima,” kata hakim anggota Donny Suwardi.
Dokumen sudah diceklist tersebut diserahkan Wawan kepada Baihaqi untuk dilengkapi. “Baihaqi Djasman memberikan amplop berisi uang Rp500 ribu kepada Wawan (setelah menerima dokumen-red),” kata Donny.
Saat lelang dibuka, tercatat ada 32 perusahaan mendaftar. Dari puluhan perusahaan tersebut, perusahaan Baihaqi ditetapkan sebagai pemenang. Berdasarkan dokumen kontrak yang ditandatangani, Baihaqi mempekerjakan 116 orang satpam.
Namun, ratusan satpam tersebut tidak menerima upah sesuai kontrak. Mereka mendapat upah dibawah UMK Kota Tangsel yang saat itu senilai Rp2,3 juta. “Gaji satpam sebesar Rp1,3 juta padahal dalam dokumen kontrak sebesar Rp2,3 juta,” kata Donny.
Selain gaji bermasalah, biaya jamsostek, seragam, perlatan jaga, juga tidak sesuai kontrak. Akibatnya negara mengalami kerugian negara Rp1,176 miliar lebih.
Angka tersebut muncul lantaran Ida selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak memeriksa hasil pekerjaan PT EGP. “Majelis hakim tidak sependapat dengan kuasa hukum terdakwa (Ida Lidia-red) yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terlibat dan hanya menuruti perintah atasannya Dadang M Epid,” tutur Donny.
Usai vonis dibacakan, kelima terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Sementara Ida yang mendengarkan vonis tersebut tetap berusaha terlihat tegar.
Ida bahkan mengajungkan dua jempol kepada awak media usai persidangan ditutup oleh majelis hakim. Tetapi, keluarga Ida yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis. Salah satu kerabat Ida sempat menuding Baihaqi selaku otak korupsi tersebut. “Dia (Baihaqi-red) tersangka sebenarnya,” tuding kerabat Ida. (mg05/nda/ags)











