Partisipasi Warga Banten Rendah
SERANG – Sensus penduduk (SP) 2020 berbasis online terancam tak memenuhi target yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Hingga pertengahan Maret, form sensus online baru diisi oleh 354 ribu warga dari total 10 juta penduduk Banten.
SP berbasis online telah dimulai sejak 15 Februari 2020. Sensus online ini direncanakan berakhir pada 31 Maret mendatang.
Kepala BPS Banten Adhi Wiriana mengatakan, target capaian sensus online yang ditetapkan adalah sebesar 20,2 persen dari total jumlah penduduk Banten.
“Namun berdasarkan data yang masuk, hingga hari ini (kemarin-red) masih di bawah 12 persen atau baru 354.736 penduduk Banten yang respon terhadap SP 2020 Online,” kata Adhi kepada wartawan di KP3B, Selasa (17/3).
Kata Adhi, rendahnya partisipasi masyarakat ini menyebabkan BPS pesimis targetnya tercapai. Soalnya, pelaksanaan sensus online ini tinggal menghitung hari. “Dalam satu bulan, hanya sebagian kecil yang respon SP online. Sedangkan waktunya tinggal dua pekan lagi,” tuturnya.
Katanya, rendahnya partisipasi masyarakat itu tidak terkait dengan wabah virus corona. Justru, virus corona ini seharusnya membuat masyarakat lebih memilih sensus secara online.
“Perkiraan kami, minimnya partisipasi masyarakat lantaran SP 2020 baru pertama kalinya dilakukan secara online. Sehingga masih ada keengganan masyarakat berpartisipasi aktif dalam SP Online,” tegasnya.
Untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada, Adhi mengaku pihaknya akan semakin gencar melakukan sosialisasi di media sosial (medsos).
“Wabah corona membuat petugas BPS bekerja dari rumah (work from home-red). Jadi, sosialisasinya kami optimalkan di medsos,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, Pemprov Banten mendukung penuh pelaksanaan SP 2020 yang dilaksanakan BPS Provinsi Banten. “Untuk pertama kalinya, sensus penduduk yang dilaksanakan BPS tahun 2020 menggunakan basis data kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri-red). Jadi sensus 2020 sangat penting menuju satu data Indonesia,” katanya
DP3AKKB dan Disdukcapil di kabupaten/kota, lanjut Nina, memiliki kewajiban menyukseskan SP 2020 berbasis online. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menjadi penunjang data kependudukan bagi BPS dalam melaksanakan tugasnya. “Sensus online sudah berjalan satu bulan. Setiap kepala keluarga (KK) diminta mengisi form sensus secara online. Bagi yang belum mengupload datanya, masih ada kesempatan sensus secara konvensional mulai Juli mendatang,” tuturnya.
Berdasarkan data DP3AKKB Banten hasil pemutakhiran data Semester II tahun 2019 lalu, jumlah penduduk Banten sebanyak 10.906.472 orang. Namun hingga pertengahan Maret, warga Banten yang telah mengisi form sensus masih di bawah target. “laporan BPS, yang sensus online masih di bawah satu juta penduduk,” ungkapnya.
Nina mengimbau masyarakat untuk segera mengisi form sensus penduduk di website resmi BPS. “Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas penduduk yang telah melakukan sensus online secara mandiri, jadi masyarakat tidak perlu khawatir” tegasnya.
Sebelumnya, Sekda Banten Al Muktabar mengungkapkan, Pemprov Banten mendukung penuh pelaksanaan sensus penduduk 2020 secara online. “Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bupati/Walikota telah mengisi form sensus penduduk. Diharapkan masyarakat segera mengisi form sensus untuk kepentingan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, sedikitnya ada tiga hal utama yang harus diperhatikan tentang kependudukan, yaitu mencatat data lahir, mencatat data meninggal, dan mencatat mutasi penduduk.
“Dengan SP 2020 semuanya akan tercatat secara lengkap data kependudukan. Hal ini akan membantu dan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan,” ujarnya. (den/nda/ags)
