SERANG – Sekretariat DPRD Provinsi Banten mendaftarkan 560 pegawai honorer di lingkungan kerjanya ke BPJAMAOSTEK untuk menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)..

Kerja sama mengenai hal itu ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deni Hermawan dan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Utama Serang Didin Haryono di ruang serba guna DPRD Banten, Kamis (9/4). Pada acara itu dilakukan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan kepada Ketua Forum Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Wiwik Wahab.

Sekretaris DPRD Provinsi Banten Deni Hermawan mengungkapkan, pegawai honorer merupakan aset. Mereka telah men-support pekerjaan yang ada di Sekretariat DPRD.

“Kita ingin melengkapi yang menjadi bagian dari pekerjaan mereka berupa sebuah jaminan. Kalau terjadi apa apa, mereka akan dapat jaminan meski baru ikut dua program. Mudah mudahan ke depan bisa memperluas cakupan jaminan. Tidak hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, juga jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” kata Deni.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Utama Serang Didin Haryono menyatakan, semua honorer di Setwan masuk BPJAMSOSTEK menjadi role model bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten. “Setwan ikut memperhatikan kesejahteraan semua pegawai honorernya,” ungkap Didin.

Honorer di seluruh OPD Pemprov Banten, kata Didin, saat ini baru sekitar 75 persen yang sudah didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Terima kasih kepada Setwan yang telah memberikan contoh dengan memberikan perlindungan kepada semua honorer. Akhir tahun ini kami menargetkan seluruh honorer di Pemprov Banten masuk BPJAMSOSTEK meskipun baru ikut dua program yaitu JKK dan JKM,” ungkap Didin.

Dia memastikan bahwa program itu adalah program negara yang bersifat mandatori. Lembaganya lahir berdasarkan undang-undang untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja atas segala risiko dari pekerjaannya.

“Contohnya di Bapenda ada pegawai honorer yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK meninggal dunia, langsung kami serahkan santunan kepada ahli warisnya meskipun pegawai itu baru saja menjadi peserta. Kami tidak berpikir untung rugi, tapi ini sudah menjadi kewajiban kami memberikan perlindungan kepada pekerja,” ungkap Didin.

Sebagaimana diketahui, manfaat program jaminan kematian yaitu berupa santunan sebesar Ro42 juta. Sementara jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan atas risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan.kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Manfaatnya antara lain biaya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama tidak bekerja, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dan bantuan beasiswa untuk dua orang anak

Ketua Forum Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Wiwik Wahab bersyukur para pegawai honorer sudah masuk program BPJAMSOSTEK. “Terima kasih kepada para pimpinan yang memberikan kesejahteraan kepada kami. Selain menjadi peserta BPJAMSOSTEK, kami juga sudah masuk BPJS Kesehatan,” ujar Wiwik.

Dia berharap semua pegawai non ASN di Pemprov Banten masuk program BPJAMSOSTEK. “Mereka juga kawan kami semua,” kata Wiwik. (aas)