RANGKASBITUNG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak mengkritisi kualitas sembako yang disalurkan supplier kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Dari hasil monitoring di lapangan, beberapa komoditas yang disalurkan kepada e-warong dan diteruskan kepada KPM kurang berkualitas.
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak Musa Weliansyah menyatakan, beberapa komoditas yang disalurkan supplier kualitasnya kurang bagus. Misalnya kentang yang dikirim ke e-warong kecil-kecil dan ada yang sudah busuk. Belum lagi harga tiap komoditas yang diduga melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kondisi tersebut jelas merugikan KPM di 28 kecamatan.
“Saya sudah lakukan pengecekan ke gudang-gudang supplier di wilayah Lebak selatan. Dari pantauan di lapangan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi,” kata Musa Weliansyah kepada Radar Banten, kemarin.
Supplier dan e-warong di Lebak sebagian besar masih menyalurkan sembako dengan sistem paket. Jadi, KPM tidak bisa menentukan sendiri komoditas apa yang dibutuhkan. Misalnya, ada supplier yang mendistribusikan pepaya kepada warga miskin di pelosok Lebak. Padahal di daerah tersebut, masyarakat sangat gampang mendapatkan pepaya di kebun.
“Setelah digelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Lebak beberapa waktu lalu, saya ingin ada perbaikan dalam pendistribusian sembako kepada masyarakat miskin. Namun faktanya masyarakat masih menerima produk yang kurang berkualitas dan harganya di atas HET,” tegasnya.
Untuk itu, Musa berkomitmen akan terus mengawal program sembako di Lebak. Harapannya, semua e-warong di Lebak bisa mandiri dan tidak tergantung kepada supplier. Jika mengambil barang secara mandiri maka harga berbagai jenis komoditas diyakini tidak akan mahal seperti sekarang.
“Jadi, harga yang diberikan kepada e-warong sangat tinggi. Misalnya beras Rp 12.400, padahal di pasaran harga beras premium di bawah itu,” terangnya.
Musa berharap, tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dapat menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Sosial (Dinsos) maupun tim koordinasi program sembako Pemkab Lebak. Sehingga tim koordinasi di tingkat kabupaten melakukan evaluasi untuk perbaikan program sembako di Lebak.
“Kalau persoalan ini dibiarkan oleh Pemkab Lebak maka saya akan usulkan kembali panitia khusus (Pansus) Sembako di DPRD Lebak,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Agus Ider Alamsyah mengaku, mendapat laporan dari masyarakat yang mengalami gatal-gatal setelah mengonsumsi ikan tongkol beku yang dikirimkan salah satu supplier di Lebak. Agus mempertanyakan mengenai kualitas ikan yang dikirimkan kepada keluarga penerima manfaat. Karena itu, dia meminta kepada supplier program sembako untuk memperhatikan kualitas komoditas sembako yang disalurkan.
“Jadi, ini bahan evaluasi bagi semua supplier. Ke depan, harus diperhatikan kualitas komoditas sembako yang dikirimkan. Jangan sampai kualitasnya kurang baik, tapi dipaksakan tetap dikirim kepada masyarakat kurang mampu,” tukasnya. (Mastur)
