SERANG – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Banten akan diterapkan di tiga wilayah. Yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mulai Sabtu, 18 April 2020.
Hingga kemarin, Pemprov Banten masih menggodok teknis pelaksanaan PSBB di Tangerang Raya itu. Namun, secara keseluruhan, teknis di lapangan akan mengacu PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dirinya bersama Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, dan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany bersepakat untuk memberlakukan PSBB mulai Sabtu (18/4). Akan tetapi, Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai PSBB Tangerang Raya belum rampung dan masih proses penyempurnaan.
“Draf Pergub PSBB-nya sudah ada, besok (hari ini-red) finalisasi. Kita akan melihat Pergub DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk referensi,” kata Wahidin saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas dengan Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangsel melalui telekonferensi di rumah dinas Gubernur, Kota Serang, Senin (13/4).
Gubernur yang akrab disapa WH ini menuturkan, beberapa hal yang masih perlu dibahas sebelum menandatangi Pergub tentang PSBB Tangerang Raya adalah terkait sanksi bagi warga yang melanggar PSBB, kemudian penerapan PSBB terhadap industri. “Soal perlu tidaknya sanksi, itu perlu kita dalami dulu. Kami juga perlu menunggu hasil konsultasi bupati walikota dengan Kementerian Perindustrian terkait pemberlakuan PSBB di industri,” ujarnya.
Lebih lanjut WH mengungkapkan, setelah Pergub PSBB Tangerang Raya rampung, pihaknya akan melakukan sosialisasi PSBB terhadap masyarakat di Tangerang Raya, agar lebih siap dalam melaksanakan PSBB. “Rabu, Kamis, dan Jumat kita sosialisasi. Hari Sabtu PSBB di Tangerang Raya sudah berlaku,” tegasnya.
Orang nomor satu di Pemprov Banten ini mengaku optimistis bila Pergub PSBB rampung pada Selasa (14/4). Sehingga masyarakat di Tangerang Raya harus mematuhi semua pembatasan yang diatur selama PSBB dilaksanakan. “Besok (hari ini-red) sore insya Alllah sudah final,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, WH juga mengaku telah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi dan unsur Forkopimda Provinsi Banten, agar PSBB di Tangerang Raya berjalan efektif dan lebih baik dibandingkan Jakarta. Sehingga tidak ada lagi warga yang berkerumun. “Agar PSBB di Tangerang Raya berjalan efektif, saya mendapat masukan dari Forkopimda terkait sanksi bagi pelanggar PSBBB. Masukan ini akan kita dalami lagi,” bebernya.
Pelaksanaan PSBB berjalan efektif bila terbangun kesadaran dari warga Tangerang Raya. Sebab PSBB dilakukan karena Tangerang Raya merupakan zona merah penyebaran Covid-19 di Banten. “Makanya nanti bukan hanya Pergub, namun juga diperkuat surat keputusan bupati walikota terkait PSBB,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, dalam rapat terbatas dengan Forkopimda Provinsi Banten, Gubernur menyampaikan persiapan penerapan PSBB di Tangerang Raya. “Tadi (kemarin-red) Gubernur menjelaskan kepada unsur Forkopimda tentang apa saja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemprov terkait penanganan Covid-19, termasuk PSBB Tangerang Raya. Kemudian Gubernur meminta masukan para tokoh masyarakat, termasuk meminta masukan kepada Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, dan Danrem,” katanya.
Terkait Pergub PSBB, Andra menilai PSBB Tangerang Raya tidak akan jauh berbeda dengan yang di Jakarta dan Jawa Barat. “Teknisnya tidak akan jauh berbeda dengan PSBB DKI dan Jabar, kita tunggu saja besok (hari ini-red). Kami hanya mengusulkan terkait penerapan PSBB terhadap industri agar lebih matang sehingga pergub dan perbup/perwal tentang PSBB formulanya sama,” tegas Andra. (den/alt/ags)
