TANGERANG – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel berlaku Sabtu (18/4). Berbagai persiapan sedang dilakukan oleh tiga kepala daerah di Tangerang Raya itu.
Di Kabupaten Tangerang, Bupati Ahmed Zaki Iskandar akan menyiapkan jaringan pengamanan sosial (JPS) bagi warga yang terdampak PSBB dan Covid-19. Pemkab Tangerang menyiapkan anggaran Rp150 miliar yang akan diberikan kepada 83.333 kepala keluarga yang terdampak Covid-19 selama tiga bulan ke depan.
Setiap bulan dianggarkan Rp50 miliar untuk 83.333 kepala keluarga masing-masing dapat Rp600 ribu per bulan dari APBD Kabupaten Tangerang. “Penerima JPS bukan penerima bantuan sosial pemerintah yakni Pogram Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Pangan Tunai (BPNT), dan lainnya. Jadi bantuan JPS ini untuk penduduk miskin baru akibat wabah Covid-19,” terangnya kepada Radar Banten, Senin (13/4).
Penerima JPS kini masih proses pendataan dan masih proses pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 RT RW di setiap desa. Totalnya, ada 7.732 RT dan 1.653 RW di 246 desa dan 29 kecamatan. “Pembentukan gugus tugas ini butuh waktu, ditargetkan Jumat selesai,” ungkap Zaki.
Penyaluran JPS akan dilakukan secara nontunai melalui rekening bank yang akan diberikan kepada para penerima sesuai data yang ditentukan. Sementara kepala keluarga yang tidak memiliki KTP-El Kabupaten Tangerang dapat menggunakan surat keterangan domisili yang ditandatangani kepala desa.
“Data penerimanya akan kami tayangkan melalui website. Tetapi kartu rekening tersebut baru bisa diberikan tiga hari paling lama satu minggu dan baru dapat dicairkan. Karena butuh proses pencetakan kartu dan distribusi. Jadi kalaupun namanya udah ada di website, enggak langsung saat itu juga langsung dapat kartunya,” pungkasnya.
Sementara Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sedang menyiapkan sosialisasi PSBB hingga ke tingkat kelurahan. “Kami harap empat hari ke depan sosialisasi kepada masyarakat berjalan dengan baik dan maksimal,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan anggaran RP241 miliar untuk JPS. Pendataan JPS dilakukan oleh Pekerja Sosial Masayarakat (PSM) dengan RT dan RW serta diverifikasi kelurahan. “Ada 64 ribu data jaring pengaman sosial atau masyarakat tidak mampu dan masyarakat terdampak corona seperti ojol, PKL, Karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Untuk warga yang belum memiliki KTP Kota Tangerang yang namun terdampak corona dan memerlukan bantuan tetap bisa dibantu dengan syarat membuat surat domisili,” ujarnya.
Untuk pemberian bantuan, Arief memastikan pendataan dan verifikasi dilakukan secara berlapis, Pemkot Tangerang juga memiliki aplikasi Sirona (Usir Coroa) yang menunjukkan berapa yang ada (yang harus dibantu-red) dan berapa yang disalurkan. “Masyarakat juga bisa ikut momonitor penyalurannya,” jelasnya.
Pemkot Tangerang juga mendorong pembuatan Kampung Siaga Corona (Sigacor) di seluruh RT untuk memaksimalkan persiapan PSBB. “Dalam Kampung Sigacor kami membuat Lumbung Tangerang Bersedekah, jadi sertiap masyarakat menyumbang beras satu gelas dan disetorkan ke RW,” tuturnya.
Arief menambahkan, pembatasan jam saat pemberlakuan PSBB di Kota Tangerang mulai pukul 05.00-19.00 WIB. “Jangan sampai enggak bisa pulang, aturan ini akan sama dengan yang ada di Tangsel dan Kabupaten. Untuk sanksi kami akan mendengarkan masukan dari kejaksaan dan polisi yang akan dicantumkan dalam Pergub serta Perwal, tentu sanksi mengacu pada undang-undang Karantina Kesehatan,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Kata dia, penerapan PSBB di Tangerang Raya mirip dengan Jakarta. “Penumpang mobil dibatasi. Tapi, khsusus ojek online, kami akan mempertimbangkan tidak seperti Jakarta melarang menarik penumpang. Soalnya, ojek online dibutuhkan sebagai sarana transportasi warga,” katanya.
Sebelum penerapan PSBB, akan melakukan persiapan sarana dan prasarana kesehatan serta sosialisasi ke masyarakat. ”Kita ingin sinergi dengan wilayah seperti Depok, Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Jakarta sehingga pemutusan rantai virus Covid-19 dan PSBB efektif,” katanya.
Untuk JPS di Kota Tangsel ada 36.162 kepala keluarga. ”Kita akan mendata masyarakat yang terdampak virus corona ataupun kesulitan ekonomi setelah wabah Covid-19 merebak,” tukasnya (one-you-mg04/alt)
