SERANG – DPRD Banten mendesak Pemprov Banten untuk segera menyalurkan dana jaring pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat Banten yang terdampak Covid-19. Kendati begitu, data calon penerima JPS dari APBD Banten harus akurat agar tidak terjadi dobel dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, penyusunan anggaran penanganan Covid-19 tahap kedua sebesar Rp1,2 triliun telah dilaporkan Pemprov Banten ke pemerintah pusat pada 9 April lalu. Oleh karena itu, anggaran untuk JPS harus segera diberikan kepada warga yang berhak menerimanya.
“Kita mendorong agar bantuan JPS segera dicairkan, karena rakyat yang ekonominya terdampak Covid-19 telah menunggu lama bantuan dari pemerintah,” kata Andra kepada Radar Banten di DPRD Banten, Kamis (16/4).
Ia melanjutkan, ada 670 ribu kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bantuan JPS dari pemprov. Mereka itu diluar dari data calon penerima program keluarga harapan (PKH), Jamsosratu dan program bansos lainnya yang telah dianggarkan dalam APBD 2020.
“DPRD akan menanyakan data calon penerima JPS yang ditetapkan provinsi, setelah mendapatkan salinan perubahan Pergubnya tahap kedua. Sebab salinan Pergub yang diterima DPRD baru Pergub perubahan anggaran tahap I,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS Banten, lanjut Andra, warga yang terdampak Covid-19 yang membutuhkan bantuan pemerintah provinsi mencapai 4,4 juta orang. Namun jumlah warga yang akan menerima JPS provinsi disesuaikan dengan kemampuan angaran yang ada.
“Laporan yang kami terima, anggaran JPS pemprov hanya sanggup untuk membantu 934 KK. Bila setiap KK mendapatkan bantuan Rp1 juta untuk dua bulan, maka dana JPS sebesar Rp934 miliar,” ungkapnya.
Secara prinsip, lanjut Andra, DPRD akan melakukan pengawasan penyaluran bantuan JPS yang dilakukan pemprov. Itu dilakukan guna memastikan penerima JPS benar-benar warga terdampak Covid-19 di luar dari penerima bansos yang telah dianggar sebelumnya dari APBD.
“Warga yang terdampak Covid-19 rentan jatuh miskin, mereka itu yang harus dibantu. Namun karena jumlahnya lebih dari 4 juta orang, maka bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, dan pemprov harus berbagi dengan kabupaten kota. Jangan sampai penerima bantuan dari kabupaten kota dengan provinsi masih orang yang sama, sementara yang lain tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said menambahkan, pihaknya masih menunggu laporan dari pemprov terkait mekanisme penyaluran JPS termasuk data penerimanya. “Kita harus tahu data penerima JPS yang dibantu provinsi dari mana, dan kapan bantuan diberikan,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Nawa, persoalan data menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial. Sehingga rentan terjadi penyimpangan lantaran bantuan diberikan tidak tepat sasaran. “Jangan sampai penerima JPS dari kabupaten kota dan provinsi orang yang sama. Sehingga dia mendapatkan bantuan ganda (double),” tegasnya.
Hasil rapat Komisi V dengan Dinas Sosial (Dinsos) Banten, lanjut Nawa, data 670 Ribu KK yang akan menerima JPS mayoritas berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang selama ini tidak mendapatkan bansos, baik program PKH maupun program lainnya. “Memang sebagian ada data non DTKS, seperti pekerja formal yang tidak bisa bekerja akibat covid-19,” ungkapnya.
Nawa yang menjadi Koordinator Komisi V menambahkan, informasi dari Dinsos Banten, penyaluran bantuan JPS teknisnya melalui transfer ke rekening calon penerima. “Dari 670 ribu KK yang akan dicover provinsi, sebanyak 206.737 KK terdiri dari DTKS 57.604 KK dan Non DTKS 149.133 KK masuk dalam calon penerima JPS provinsi di Kabupaten Tangerang. Kita belum tahu rincian data penerima JPS untuk 7 kabupaten/kota lainnya,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku saat ini Dinsos Banten sedang melakukan validasi data penerima manfaat JPS yang digulirkan Pemprov Banten. “Memang sulit. Tapi harus teliti karena jangan sampai ada duplikasi,” ujar Rina.
Kata dia, ada 670 ribu keluarga yang akan diberikan bantuan JPS senilai Rp500 ribu per bulan selama dua bulan. Bantuan itu akan diberikan langsung secara non tunai kepada penerima manfaat. Gubernur sudah meminta agar mulai pekan depan bantuan itu digulirkan secara secara bertahap. “Data yang sudah fix langsung diberikan,” terangnya.
Rina mengatakan, para penerima manfaat JPS dari Pemprov harus dipastikan bukan penerima manfaat di luar program keluarga harapan. Bahkan jangan sampai ada duplikasi juga dengan bantuan yang digulirkan pemerintah kabupaten/kota.
ANGGARAN SIAP
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriadi mengatakan, tengah melakukan pendataan dan verifikasi berjenjang melibatkan RT, RW, Kelurahan dibantu pendamping PKH untuk JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19. “Sudah kita tekankan penerima bantuan agar tidak dobel. Dikecualikan bagi masyarakat penerima PKH, Jamsosratu, BPNT,” ujarnya.
Kata Poppy, Pemkot Serang menyiapkan alokasi bantuan bagi 35.000 KK, tiap KK akan menerima bantuan Rp200 ribu per bulan selama empat bulan ke depan. “Kita juga terus melakukan koordinasi. Kalau tidak terkoordinasi, kan jadi kayak menabur garam di laut. Bantuan banyak tapi tidak terarah,” terangnya.
Terkait mekanisme penyaluran JPS, Poppy menjelaskan, Dinsos menghindari terjadi kerumunan masyarakat sehingga penyaluran melalui kelurahan, RT dan RW. Untuk waktunya masih dalam pembahasan. “Kita menginginkan bantuan diberikan menjelang atau di awal Ramadan,” katanya.
Di Kabupaten Lebak, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp124 miliar untuk bansos terhadap 23.088 KK terdampak Covid-19. Dana itu diperoleh dari hasil refocusing untuk bantuan sosial langsung Rp500 ribu per KK dan bantuan beras bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lebak Endin Toharudin mengatakan, dari hasil pendataan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19, ada 55.653 KK yang diusulkan dari 345 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, hanya 23.088 KK yang dapat tercover bantuan sosial dari APBD Lebak. Sisanya diusulkan mendapatkan bantuan dari APBD Banten, APBN, dan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD). “Sebanyak 55.653 KK yang diusulkan desa akan divalidasi terlebih dahulu. Mungkin saja jumlahnya berkurang,” ungkap Endin.
Pemkab Tangerang masih menunggu data calon penerima JPS lantaran masih proses pendataan oleh gugus tugas RT dan RW di 246 desa dan 29 kecamatan. Pemkab menyiapkan Rp150 miliar yang akan diberikan kepada 83.333 KK terdampak Covid-19 selama tiga bulan ke depan. Setiap bulan dianggarkan Rp50 miliar untuk 83.333 KK masing-masing dapat Rp600 ribu per bulan dari APBD Kabupaten Tangerang.
“Penerima JPS ini bukan penerima bantuan sosial pemerintah yakni PKH, bantuan non pangan tunai (BPNT), dan lainnya. Jadi bantuan JPS untuk penduduk miskin baru akibat Covid-19,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4).
Zaki menerangkan, di Kabupaten Tangerang ada 7.732 RT dan 1.653 RW yang sedang melakukan pendataan calon penerima JPS. Sementara soal penyaluran JPS akan dilakukan secara non tunai melalui rekening bank yang akan diberikan kepada para penerima sesuai data yang ditentukan. (den-nna-tur-fdr-mg04/alt)












