SERANG – Keuangan RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang terancam. Hal itu seiring adanya kebijakan Pemprov Banten yang menghentikan nota kesepahaman (MoU) bantuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini.    

Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Umum pada RSDP Encup Suplikhah mengatakan, MoU bantuan SKTM dengan Pemprov Banten dihentikan per 1 Mei 2020. Kata dia, penghentian MoU tersebut sangat berdampak pada pelayanan dan keuangan RSDP.

Encup mengatakan, pasien RSDP lebih dari 30 persen menggunakan SKTM. Dengan dicabutnya bantuan SKTM itu juga berpengaruh pada keuangan RSDP. “Apalagi di masa pandemi ini, pasien kita turun jadi 40 persen karena rumah sakit kita ditunjuk sebagai rujukan Covid-19,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah berusaha mendatangi Pemprov Banten untuk kembali mengalokasikan bantuan SKTM ke RSDP. Namun, upaya yang ditempuh belum menuai hasil. “Kami berharap bantuan SKTM kembali dialokasikan ke RSDP, karena bagaimana pun kita ini rumah sakit pemerintah, dan banyak melayani masyarakat dari lima kabupaten kota,” ucapnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, penghentian pasien SKTM di RSDP oleh Pemprov Banten tidak tepat. Apalagi, kondisi saat ini semakin membuat RSDP terpuruk. Berdasarkan informasi yang diterima Tatu, penghentian SKTM itu karena RSDP ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Karena itu, program SKTM dialihkan ke RSUD Kota Serang dan dua rumah sakit swasta. “Tapi kan kita tetap menjadi rumah sakit rujukan regional lima kabupaten kota, jadi alasannya tidak tepat,” keluhnya.

TIDAK PRO RAKYAT

Kebijakan menghentikan bantuan SKTM ke RSDP oleh Pemprov Banten dinilai Ketua Komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar, merupakan suatu kebijakan yang tidak pro rakyat. Terutama bagi pasien miskin yang biasa berobat menggunakan SKTM.

Menurutnya, di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, harusnya penanganan pasien di luar yang terjangkit Corona lebih dimaksimalkan. “Tapi yang terjadi di RSDP Serang, justru bantuan SKTM-nya dihentikan oleh Pemprov. Nah ini jelas kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegasnya.

Harusnya, kata Nizar, kalau memang penghentian bantuan SKTM tersebut untuk menambah alokasi penanganan Covid-19, itu tidak perlu terjadi. “Kalau memang itu yang terjadi (untuk penambahan anggaran Covid-19,red) sangat disayangkan. Masih banyak pos-pos anggaran program untuk digeser. Misalkan, pembangunan sport center, pembangunan ruang kelas baru. Kalau alokasi SKTM yang juga kena sasaran pergeseran, saya rasa Pemprov Banten harus meninjau ulang,” paparnya.

Dalam waktu dekat, Nizar mengaku melalui Komisi V yang dipimpinya akan menanyakan masalah ini baik ke Gubernur, Sekda atau kepala Dinkes Banten.

Sementara itu, kemarin Radar Banten yang meminta konfirmasi ke Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti enggan menanggapi masalah ini. Ati meminta Radar Banten untuk menanyakan hal ini ke Sekda Banten Al Mukatabar.

Hingga semalam, Sekda Banten Al Muktabar yang dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons panggilan Radar Banten meski teleponnya bernada aktif. (jek-air/zai)