Kelebihan Bayar Sembako ke Kas Daerah
SERANG- PT Bantani Damir Primarta (BDP) telah menyerahkan uang sebesar Rp1,9 miliar ke kas daerah Kota Serang. Uang kelebihan bayar itu dikembalikan oleh penyedia sembako bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu pada Jumat (8/5) lalu.
Kelebihan bayar itu diperoleh Inspektorat Kota Serang berdasarkan survei harga di pasaran. Hasilnya, ditemukan selisih harga antara sembako yang dibagikan dengan anggaran yang disediakan.
Di antaranya, beras yang dipatok Rp13.000/kilogram seharusnya Rp11.250/kilogram, untuk mie instan Rp3.000/bungkus seharusnya Rp2.500/bungkus dan harga ikan kemasan Rp14.000/kaleng menjadi Rp10.062/perkaleng.
Hasil penghitungan Inspektorat Kota Serang, penyedia sembako mendapat kelebihan bayar senilai Rp1,9 miliar dari Rp10 miliar yang telah dibayarkan.
“Kalau pengembalian mah sudah oleh pihak ketiga (PT Bantani Damir Primarta-red). Data itu sejak hari Jumat,” kata Inspektur Kota Serang Yudi Suryadi kepada wartawan, Kamis (14/5).
Kata Yudi, hasil kerjanya sudah ditindaklanjuti oleh Dinsos. Ia menegaskan Inspektorat tidak melakukan audit kepada pihak ketiga. Inspektorat hanya melakukan riview. “Kita sebetulnya masih dalam rangka review kita, manakala ada di dalam perjalanan ada ketidaksesuaian kita rekomendasikan agar tindaklanjuti oleh OPD,” katanya.
Terkait teknis penunjukkan perusahaan pemenang, Yudi berdalih tidak mengetahui secara detail dan menjadi kewenangan Dinsos. “Nah saya tidak tahu (proses penunjukan pihak ketiga-red) kalau itu. Kan di dalam aturan yang penting boleh swakelola, pihak ketiga silakan itu kewenangannya ada di kepala dinas,” terangnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto mengatakan, pemberian JPS kepada masyarakat terdampak Covid-19, harus terus dievaluasi. Kesalahan data penerimaan hingga polemik yang terjadi di tengah masyarakat, bukan berarti harus menghentikan program JPS tersebut.
Dalam hal ini, kata Puji, dewan siap melakukan pengawasan dan mengawal seluruh prosesnya. Jika dalam pelaksanannya muncul hal yang kurang pas, maka disitu peran dewan untuk menegur dan mengevaluasi.
“Sehingga, uang kelebihan itu harus dikembalikan ke kas daerah. Sesuai LKPP Nomor 3 Tahun 2020 diktum nomor 5. Setelah pembayaran barang dihitung Inspektorat atau BPKP, ternyata ada kelebihan Rp1,9 miliar dan dikembalikan ke kas daerah,” pungkasnya. (fdr/nda)
