SERANG – Pengajuan hak interpelasi masih membutuhkan satu anggota DPRD Banten lagi agar bisa diajukan ke pimpinan Dewan. Hingga kemarin (29/5), baru ada 14 anggota yang sudah menandatangani formulir pengajuan hak interpelasi terkait nasib Bank Banten.
Menurut Ketua Fraksi PDIP Muhlis, semua anggota fraksinya sudah menandatangani formulir pengajuan hak interpelasi. “Hingga tadi (kemarin sore-red) memang baru 12 anggota Fraksi PDIP yang tanda tangan, satu lagi anggota kami yaitu Pak Jamin sedang sakit sehingga tandatangannya dilakukan di rumahnya,” kata Muhlis kepada Radar Banten, kemarin (29/5).
Ia melanjutkan, selain anggota Fraksi PDIP usulan interpelasi juga ditandatangani oleh politikus PSI. “Alhamdulillah Bu Maretta Dian yang merupakan anggota Fraksi NasDem-PSI juga sudah tandatangan. Jadi ada 14 orang. Insya Allah awal pekan depan ada lagi yang menyusul,” jelasnya.
Muhlis optimistis bila pengusul interpelasi hingga awal Juni mendatang melebihi 15 anggota Dewan. “Beberapa anggota Dewan dari tujuh fraksi lainnya sudah ada yang berkomitmen untuk menandatangani formulir interpelasi. Nanti kami umumkan awal Juni,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PAN Dede Rohana Putera mengaku anggota fraksinya dipersilakan untuk mengambil sikap terkait interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan pemprov terkait pemindahan uang Bank Banten. “Hak interpelasi melekat pada setiap anggota dewan,” ujarnya. Kendati begitu, Dede mengaku fraksinya belum mendapat arahan khusus dari DPW PAN. “Secara resmi fraksi PAN belum mengambil sikap,” ungkapnya.
Senada, Ketua Fraksi PKS Juheni M Rois juga mengaku tidak melarang anggotanya untuk menjadi pengusul interpelasi. “Kita hormati sikap masing-masing anggota fraksi,” katanya.
Juheni melanjutkan, DPW PKS sendiri belum mengeluarkan keputusan resmi partai. “Saya sebagai ketua fraksi, masih menunggu arahan pimpinan partai,” katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra Agus Supriyatna. “Anggota Fraksi Gerindra masih menunggu arahan pimpinan partai. Belum ada satu pun yang mengambil sikap,” katanya.
Dalam waktu dekat, kata Agus, pihaknya akan melaporkan ke DPD Gerindra terkait perkembangan yang terjadi di DPRD Banten. “Termasuk wacana interpelasi, akhir Mei ini kami menggelar dialog dengan pimpinan DPD Gerindra,” pungkas mantan Ketua KPU Banten ini.
Sementara Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap terkait hak interpelasi. Kata dia, keputusan itu harus dibicarakan di jajaran DPD I Partai Golkar bersama seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Banten.
Ia mengatakan, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Bagaimana pun partainya memiliki kader yang saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur mendampingi Gubernur Wahidin Halim. “Kita harus hati-hati, jangan sampai mengait ke mana-mana,” kata Bupati Serang ini.
Tatu mengatakan, ingin melihat secara jernih persoalan tersebut. Supaya, jangan sampai ada pandangan kepentingan politis dalam pengambilan hak interpelasi di DPRD Banten. “Kita sepakat dengan kawan-kawan (anggota DPRD lainnya-red) tapi kita harus hati-hati, khawatir nanti ada persepsi lain dari masyarakat, kan tidak baik untuk Partai Golkar dan Pak Andika (Wagub Andika Hazrumy-red),” ujarnya.
Sejak awal, kata Tatu, Fraksi Partai Golkar mempunyai penilaian yang sama dengan fraksi lainnya. Pihaknya tidak sepakat dengan keputusan marger Bank Banten ke Bank bjb. “Kalau Fraksi Golkar dari awal sikapnya sudah jelas, sikap kita tetap konsisten pada Bank Banten,” terangnya.
Ia menyayangkan Pemprov Banten yang tidak mengambil langkah-langkah penyehatan Bank Banten. “Pada waktu itu kita tahu, (Bank Banten-red) tidak sehat, harusnya ada langkah-langkah yang tepat untuk menyehatkan,” ucapnya. (den-jek/alt)
