Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.

Sekjen Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten dan Ketua Satgas Covid-19 MUI Provinsi Banten

Tujuh puluh lima tahun yang lalu, pendiri Republik Indonesia yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang yang pertama dari 29 Mei dan selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat diadakan di gedung Chuo Sangi In yang pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau Perwakilan Rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila. Pidato dipersiapkan secara spontan dan mendapatkan sambutan antusias dari peserta yang hadir. Pancasila versi Soekarno meliputi peri kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan. Selain itu, ia juga menawarkan formulasi yang lebih esensial yakni Trisila, yakni: Sosio nasionalisme,
Sosio Demokrasi, dan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bentuk yang lebih esensial lagi, Soekarno menawarkan Ekasila yakni: Gotong Royong.

Sosio-nasionalisme dalam pemikiran Soekarno mengandung prinsip kebangsaan dan perikemanusiaan. Kesadaran kebangsaan harus dibingkai dalam asas kemanusiaan sehingga hubungan antara bangsa terjalin berdasarkan kemerdekaan, persaudaraan, kesetaraan dan keadilan. Begitu pula sosial demokrasi meliputi kebebasan individu dalam kerangka aksi kolektif mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kebebasan berpendapat bermakna hanya jika mengantarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak. Dan itu terjadi ketika seluruh rakyat khususnya penyelenggara negara menghayati nilai-nilai agama: ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga asas itu secara esensial terlihat nyata dengan gotong royong. Kesediaan setiap warga negara untuk mengambil peran dalam perikehidupan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ajaran Ekasila Soekarno ini dapat ditemukan di dalam pesan-pesan agama seperti Al Qur’an surat Al Hujarat ayat 13 yang menyatakan: “Wahai manusia sesungguhnya Aku jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Aku jadikan kamu hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu sekalian dapat saling mengenal satu sama lain. Tapi ketahuilah bahwa yang mulia di antara kamu sekalian ialah yang paling bertaqwa.”

Kemudian, pemikiran Pancasila Soekarno bersama rumusan lima asas Muhammad Yamin (29 Mei 1945) dan Soepomo (31 Mei 1945) tentang dasar negara itu, menjadi rujukan bersama untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Lalu BPUPKI membentuk Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara. Panitia bekerja dengan serius sehingga disepakati Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan dengan revisi 7 kata pada Piagam Jakarta untuk dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Kisah perumusan dasar negara Pancasila di atas menjadi inspirasi bagi kita bahwa gotong royong yang lahir dari jiwa besar pendiri Republik Indonesia adalah solusi atas segala krisis yang terjadi dalam kehidupan negara bangsa dan masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong telah menyatukan bangsa Indonesia yang plural, mulai agama suku etnis bahasa budaya dan lain-lain. Sekarang, kita harus belajar bergotong royong menghimpun berbagai potensi tenaga dana pemikiran dan doa menjadi kekuatan dahsyat untuk keluar dari krisis termasuk Pandemi Covid-19.

Tidak ada waktu untuk mengeluh dan saling curiga. Seluruh rakyat Indonesia harus belajar menerima wabah Covid-19 sebagai takdir Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Wabah ini diterima sebagai realitas yang harus diatasi bersama secara disiplin. Rakyat mematuhi protokol keselamatan sekaligus menghidupkan (kembali) rumah ibadah dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya, masjid selalu terbuka sebagai tempat sholat berjamaah, tempat pengajian dan konseling ruhani, serta tempat pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam.

Kepala negara dan seluruh kepala daerah hingga desa harus bermufakat dalam bimbingan hikmah ilahiah dan akal sehat merumuskan kebijakan publik yang aspiratif. Mendengar pendapat ahli dan suara hati rakyat. Gotong royong dilakukan melalui konsolidasi demokrasi atas dasar pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Rakyat harus terbiasa membedakan pemikiran kritis konstruktif dengan ujaran kebencian yang merusak kerukunan. Rakyat juga harus cerdas membedakan kewajiban bela negara dengan kedunguan menerima begitu saja kebijakan publik pemerintah selaku penyelenggara negara tanpa sikap kritis-ilmiah. Kritik terhadap pemerintah selaku penyelenggara negara harus didasarkan pada semangat gotong royong mencari solusi dan jalan terbaik menyelesaikan krisis Covid-19.

Gotong royong mengatasi wabah Covid-19 perlu dilakukan secara pragmatis pada kegiatan ekonomi. Bukan hanya dengan gerakan amal untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti Konser Virtual yang dilaksanakan BPIP beberapa waktu yang lalu. Tetapi juga gerakan produksi bersama dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal. Perlu dibangun industri rumah tangga dan transaksi bisnis berbasis komunitas. Transaksi bisnis berbasis masjid atau Pondok Pesantren dan seterusnya.

Kemudian, bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain sebagai suatu keluarga besar kemanusiaan perlu bekerja sama mengatasi Pandemi Covid-19. Kerja sama internasional diperlukan karena wabah ini menjalari umat manusia di seluruh dunia. Tiap- tiap negara memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang bisa saling mengisi dan melengkapi. Wabah ini tidak boleh berujung pada saling silang antar negara atau blok ekonomi yang dikhawatirkan memicu perang. Di sinilah peran bangsa Indonesia sebagai pemandu kemajemukan seperti Gerakan Non-Blok yang telah diprakarsai Soekarno.

Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dirasakan sebagai pemersatu. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi keluarga bangsa bangsa di dunia. Lebih mikro Pancasila juga menjadi haluan kebijakan publik dan kehidupan kebangsaan yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Wallahu a’lam.(*)