SERANG – Komisi V DPRD Provinsi Banten masih menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri yang dilakukan secara online. PPDB online yang dilaksanakan tanpa perencanaan dan penganggaran yang matang membuat hasilnya menjadi semerawut.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar mengatakan, setelah melaksanakan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten beberapa waktu lalu, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan PPDB. “Belum lagi, kami dapat informasi dari operator sekolah bahwa ada kekurangan pada web tersebut,” ujar Nizar, Selasa (17/6).
Nizar mengatakan, berdasarkan pengakuan dari para operator, yang membuat web adalah internal sekolah. “Lucunya sebuah program pekerjaan tidak dianggarkan tapi bisa dilaksanakan,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Kata dia, program di OPD apalagi PPDB harusnya terencana dan teranggarkan. Apalagi, PPDB yang dianggap pekerjaan besar. “Tapi web-nya dibuat tanpa anggaran, wajar saja banyak sisi kelemahannya,” tandas Nizar.
Ia mengaku berdasarkan informasi yang didapat dari operator, ada berkas pendaftar yang kurang dan harus diperbaiki, tetapi tidak bisa diedit di sekolah tapi di Dindikbud. Selain itu, zonasi yang merupakan salah satu indikator penilaian utama juga bermasalah. “Posisi pendaftar bisa dipindah-pindah. Ini aneh,” tegasnya.
Kata dia, seharusnya peserta yang sudah daftar tidak bisa daftar lagi karena terjadi duplikasi. Untuk itu, perlu ada indikator yang menjadi acuan pendaftaran sehingga ketika mendaftar lagi tidak bisa.
“Itu salah satu kekurangan yang kita anggap sederhana tapi tidak dipikirkan,” tandasnya.
Apabila pendaftar bisa merubah posisi dengan sekolah, maka hal itu bisa terjadi penipuan.
Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten, M Yusuf mengakui memang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembuatan aplikasi. “Sepanjang bisa dilaksanakan tanpa biaya, saya rasa tidak perlu. Aplikasi tahun lalu juga tidak ada biaya,” ujar Yusuf.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil monitor yang dilakukannya, pelaksanaan PPDB lancar. Adapun keluhan-keluhan yang ada, pihaknya lakukan komunikasi dengan sekolah.
Terkait zonasi, Yusuf menerangkan, apabila ada yang daftar di dua tempat maka akan diverifikasi antar operator atau sekolah. “Jadi sekolah akan melakukan verifikasi,” tuturnya.
Dengan begitu, kendala terdaftar pada dua tempat akan tersaring ketika verifikasi antar operator atau sekolah. Data murid akan saling bertukar antar sekolah karena format zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua. “Ada kata minimal dan ada kata maksimal, sehingga antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya bisa berbeda persentasenya, maka perlu verifikasi,” terang Yusuf. (nna/air)
