SERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan beleid itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta.
Sementara iuran mandiri kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan. Sedangkan iuran Mandiri kelas III naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.
Naiknya iuran BPJS Kesehatan membuat warga di sejumlah daerah di Banten yang menjadi peserta mandiri merasa semakin terbebani. Ini lantaran, saat ini keadaan ekonomi makin sulit akibat wabah Covid-19.
Uska Lesmana, salah seorang warga mengaku terbebani dengan kebijakan tersebut. Ia mengaku saat ini makin sulit mendapatkan penghasilan sejak wabah Covid-19.
“Buat kebutuhan sehari-hari aja sekarang sudah pas-pasan,” ujarnya, Kamis (2/7).
Hal senada diutarakan oleh Yuliawati. Ia merasa terbebani karena pendapatan suaminya semakin berkurang saat Covid-19.
“Gaji suami saya lagi dikurangi pak sekarang, buat biaya utama aja lagi kekurangan,” katanya.
Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat wabah Covid-19 belum tuntas tidak bijak dan tidak berpihak ke masyarakat.
Keluhan serupa diungkapkan Furkon, warga Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dua kali lipat itu tidak tepat saat masa pandemi Covid-19. “Sekarang ekonomi masyarakat lagi susah-susahnya, kok malah ditambah susah sama pemerintah,” katanya.
Selain itu, kata dia, pelayanan rumah sakit untuk pengguna BPJS juga terkadang dibedakan dengan pelayanan umum. Karena itu, ia berencana akan mengurus penurunan kelas ke BPJS Kesehatan. “Kita bayar kelas satu, tapi pelayananya sama saja, bayarnya saja mahal, jadi mending turun kelas sekalian,” ujarnya.
Senada disampaikan warga Kecamatan Mancak Rizal. Menurutnya, tujuan BPJS Kesehatan untuk solusi kesehatan masyarakat, bukan malah menjadi beban bagi masyarakat. “Sekarang kan BPJS jadi beban, sakit enggak sakit kita harus bayar, terus bayarannya juga mahal,” katanya.
Salah seorang peserta BPJS Kesehatan Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Juju mengaku telah menurunkan kelasnya dari kelas I ke kelas II. Penurunan kelas berkaitan dengan kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan di luar kemampuannya. “Sebelumnya kelas I bayar Rp80 ribu. Kemudian naik Rp160 ribu. Kemudian turun lagi. Sekarang naik lagi ke Rp150 ribu. Jadi saya memilih turun kelas,” ujarnya saat berbincang dengan Radar Banten, kemarin.
Menurut Juju, sebelumnya sempat terpikir tak mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan karena naiknya iuran. Namun, karena layanan kesehatan penting, akhirnya setelah berbincang dengan keluarga akhirnya tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Saya tiga orang. Bayangkan kalau tidak turun kelas. Bayarannya naik. Kalau kelas I aja sekarang bayarnya Rp450 per bulan. Makanya turun ke kelas II,” terangnya.
Juju menyayangkan iuran BPJS Kesehatan terus mengalami kenaikan. Tapi, ia berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan pada peserta. “Kalau ada uang mah enggak jadi masalah naik juga. Kondisinya lagi begini. Mudah-mudahan saya mah tetap terbayar iuran kepesertaan,” katanya.
PERGESERAN PESERTA
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Dasrial mengatakan, keluarnya kebijakan penyesuaian iuran membuat adanya pergeseran peserta pada segmen kelas. “Memang kejadian (pergeseran-red) segmen kelas telah terprediksi sebelumnya. Tapi persentasenya tidak terlalu banyak,” katanya.
Kata Dasrial, penyesuaian tarif baru sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta JKN-KIS. “Saat ini iuran kelas III Rp42.000 tapi yang dibayar segmen mandiri kelas III yang dibayar tetap Rp25.500 disubsidi Rp16.500 oleh pemerintah. Berlaku sejak 1 Juli,” katanya.
Dasrial menjelaskan, penyesuaian ini lebih detailnya untuk segmen mandiri yang mendaftar satu keluarga. Kalau ada masyarakat segmen mandiri tidak terjangkau kemampuan finansialnya dengan kelas I dan II, sangat dimungkinkan beralih ke Kelas III. “Sebenarnya kalau untuk benefit kelas I dan II itu benefit-nya non medis seperti kamar perawatan, sedangkan pelayanan medisnya sama,” terangnya.
“Kalau sekarang baru berjalan dua hari, tapi kalau kami perkirakan sebenarnya yang kelas I dan II sama diposisi iuran di Januari. Kemudian tiga bulan kemudian turun. Dan Juli iurannya dibawah Januari,” tambah Dasrial. (fdr-bam-jek/air)
