• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Uncategorized

Kades Resah Dana Desa Bakal Dihapus

Redaksi by Redaksi
Sabtu, 11 Juli 2020 13:11
in Uncategorized
Kades Resah Dana Desa Bakal Dihapus

Pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

SERANG – Para kepala desa di Kabupaten Serang merasa resah dengan wacana penghapusan dana desa oleh pemerintah pusat. Penghapusan dana desa dinilai bakal menghambat pembangunan di desa.

Sekadar diketahui, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19. Dalam Undang-Undang itu, tidak disebutkan pasal 72 ayat 2 dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.

RelatedPosts

185 Ribu Petugas Linmas di Provinsi Banten Bakal Dapat Insentif

Kamis, 19 November 2026 12:35
Pekerja Banten belum terlindungi jaminan sosial

Sekitar 3 Juta Pekerja di Banten Belum Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Senin, 16 November 2026 19:58
Perluas Akses Layanan Keuangan, bank bjb Bangun Sinergi Bisnis dengan Surveyor Indonesia

Perluas Akses Layanan Keuangan, bank bjb Bangun Sinergi Bisnis dengan Surveyor Indonesia

Senin, 16 November 2026 15:27
Kawasan Tanpa Rokok

Tujuh Kawasan di Kota Serang Wajib Bebas Rokok

Minggu, 15 November 2026 18:17

Dengan demikian, para kepala desa menilai Undang-Undang terbaru itu bakal menghapuskan dana desa. Sebab, tidak memuat aturan pencairan dana desa. Saat ini, para pemerintah desa melalui organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Ojat Darojat mengatakan, wacana penghapusan dana desa melalui Undang-Undang tentang penanganan Covid-19 itu meresahkan kepala desa. “Jelas kepala desa resah, bukan hanya di Kabupaten Serang, bahkan seluruh Indonesia,” katanya kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Jumat (10/7).

Ojat mengatakan, jika dana desa dihapuskan, pemerintah desa akan kebingungan untuk melakukan pembangunan yang menjadi kewenangan desa. Seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Pembangunan infrastruktur saat ini sudah dilakukan, tapi masih belum merata, artinya kita masih butuh itu,” ujarnya.

Dikatakan Ojat, meskipun desa masih mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) dari pemerintah desa, itu tidak akan mencukupi pembiayaan pembangunan. “Kalau skala kecil mungkin bisa, tapi kalau skala besar seperti infrastruktur darimana uangnya,” ucapnya.

Senada disampaikan Kepala Desa Tegalmaja, Kecamatan Kragilan Muhammad Iksan. Kata dia, awalnya aturan itu hanya sebatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, seiring berjalannya waktu sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang. “Ini tanpa ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu sebelumnya ke desa, tiba-tiba sudah jadi Undang-Undang saja,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, terbitnya undang-undang itu membuat keresahan di kalangan pemerintah desa. Pemerintah desa di berbagai wilayah melakukan judicial review ke MK melalui wadah Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara. Pemerintah desa meminta Undang-Undang itu untuk dikaji kembali.

Dikatakan Iksan, dalam Undang-Undang sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah desa bagian dari negara. Kemudian, juga berwenang mengelola dana desa. Jika aturan itu dihilangkan, kata dia, akan berdampak pada pembangunan desa. “Program yang sudah bagus (dana desa-red) kemudian dihapuskan, dana desa ini kan sangat dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Ketua Parade Nusantara Kabupaten Serang Ade Bolkini mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Dalam pasal 28 angka 8, kata dia, menjelaskan bahwa pasal 72 ayat 2 pada Undang-Undang nomor 6 2014 beserta penjelasannya dihapuskan.

Ia menjelaskan, pada pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu berbunyi alokasi anggaran desa di anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Jadi, secara otomatis Undang-Undang terbaru tentang penanganan Covid-19 ini menghapuskan pasal di Undang-Undang Desa yang menjelaskan tentang dana desa,” katanya.

Dikatakan Ade, pihaknya memahami jika kondisi keuangan negara harus difokuskan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga dana desa yang difokuskan pada bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. “Tapi, tidak usah uang itu ditarik dari dana desa, jadi alasannya hanya karena situasi Covid-19,” ujarnya.

Menurut Ade, pemerintah tinggal membuat aturan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengarahkan penggunaan dana desa. Tanpa harus menerbitkan Undang-Undang yang bisa menghapus dana desa. “Melalui peraturan kementerian-kementerian itu, tinggal perintahkan saja desa untuk mengalokasikan dana desa untuk bantuan masyarakat, selesai, tidak usah repot-repot,” ucapnya.

Dikatakan Ade, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih berlaku. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini, tidak mensuport undang-undang tentang desa. “Ini seperti mobil tapi enggak dikasih bensin, ya mobilnya tidak akan berjalan,” kata Ade yang juga sebagai Pelaksana Harian Parade Nusantara Provinsi Banten.

Karena itu, pihaknya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji kembali undang-undang tersebut. Pihaknya sudah menyerahkan berkas kepada MK terkait tuntutan itu. “Kemungkinan sidang pertamanya akan dilakukan minggu depan,” pungkasnya. (jek/air)

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Dewan Lembur Bahas Raperda Modal Bank Banten

Next Post

Mantan Kades Dukung Nasrul-Eki

Next Post
Mantan Kades Dukung Nasrul-Eki

Mantan Kades Dukung Nasrul-Eki

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

by Nurabidin
Kamis, 19 November 2026 21:13
0

LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID– Satuan Lalu Lintas Polres Lebak terus mengintensifkan kegiatan penertiban, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan operasi...

763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

by Adam Fadillah
Kamis, 19 November 2026 21:08
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 763 mahasiswa menerima Program Beasiswa Cilegon Juare pada tahun 2026. Mayoritas penerima bantuan pendidikan tersebut berasal...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.