PANDEGLANG – Honorer kategori dua (K-2) Kabupaten Pandeglang meminta Pemkab dan anggota Komisi II DPR RI memperjuangkan nasibnya agar bisa segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para honorer ini merasa, beban kerja yang diterima mereka sama dengan ASN, tetapi soal gaji yang diterima setiap bulan sangat timpang.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Ketua Honorer K-2 Pemkab Pandeglang Sutisna saat melakukan dialog dengan anggota Komisi II DPR RI, Bupati Irna Narulita, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, dan para pejabat eselon II di halaman gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang, Senin (20/7).
Sutisna menegaskan, selama ini para honorer memiliki porsi pekerjaan yang sama dengan ASN. Akan tetapi, kata dia, perhatian Pemerintah terhadap para honorer kurang optimal, karena belum diangkat menjadi ASN.
“Kami punya masa kerja yang lama, kiranya komisi dua membuat formasi khusus karena ruang lingkup pekerjaan kami sesuai dengan ASN. Perlu diketahui honorarium paling tinggi Rp350 ribu per bulan, sementara kami harus berjalan melaksanakan tugas kami menghabiskan anggaran sampai 50 ribu per hari,” keluhnya, kemarin.
Sutisna berjanji akan terus memperjuangkan nasibnya bersama para honorer sampai Pemerintah Pusat melakukan pengangkatan menjadi ASN. Tindakan itu, kata dia, terpaksa dilakukan demi kesejahteraan para honorer membaik. “Saya tidak akan mundur begitu saja, kalau perjuangan harus dilakukan dengan berat saya akan lakukan itu. Secara aturan harus segera diselesaikan agar nasib para honorer ini menjadi jelas,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, instansinya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer, di antaranya dengan melaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Kami sudah melaksanakan seleksi P3K dan itu sarana untuk K-2 mengikuti seleksi. Selanjutnya seleksi sudah dilaksanakan di Februari 2019 dari 500 yang mengikuti 80 yang dinyatakan lulus. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pusat,” katanya.
Fahmi menerangkan, jumlah honorer K-2 di lingkungan Pemkab Pandeglang sebanyak 2.700 orang, dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 7.000 orang. Oleh karenà itu, dia berharap agar ke depan perekrutan calon ASN dan P3K dilakukan secara mandiri oleh Pemkab Pandeglang agar bisa menutup kekurangan jumlah pegawai.
“Untuk rekrutmen P3K tidak harus menggunakan sistem CAT. Selain sulit tentu akan menyisihkan para honorer yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun dan usianya sudah lewat dari 35 tahun. Itulah harapan dan keinginan kami, mudah -mudahan ini menjadi catatan pertimbangan untuk diwujudkan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap, komisi II DPR RI bisa menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. Soalnya, kata dia, banyak honorer Pemkab yang mengabdi selama puluhan tahun tetapi tidak bisa menjadi ASN akibat terbentur usia. “Saat ini kami belum bisa memberikan kesejahteraan lebih kepada mereka karena fiskal terbatas. Saya harap bapak dan ibu bisa menyuarakan aspirasi kami, sehingga para honorer bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.
Menurut Irna, salah satu cara memperbaiki kesejahteraan honorer yang sudah, jika tidak bisa menjadi ASN adalah dengan mengangkat menjadi P3K. “Peluang satu – satunya agar para honorer mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak yaitu dengan P3K. Jika rekrutmen normal, mereka (honorer) akan tergerus karena kompetensi yang tinggi. Padahal pengabdian sudah lama, kami harap ada kebijakan yang dibuat yang berpihak kepada para honorer,” katanya
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat, sehingga para honorer bisa diangkat menjadi ASN atau P3K. “Jeritan bapak adalah jeritan kami di komisi dua. Kami kompak dalam menyampaikan aspirasi dari honorer K-2. Honor yang bapak terima selama satu bulan itu sama sekali tidak pantas, dan kami akan terus perjuangkan nasib para honorer K-2. Ini menjadi catatan penting kami, apa yang bapak sampaikan akan kami sampaikan dan perjuangkan kepada Pemerintah Pusat,” katanya.
Sedangkan, Ketua Rombongan Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengaku sering melakukan diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai persoalan tersebut. “Ada dua hal pendekatan yang kami sampaikan, pertama dalam perekrutan calon ASN harus melihat eksistensi dari para honorer, dan yang kedua dalam penyelesaian UU ASN kita akan upayakan ada regulasi yang mengatur sebagai penyelesaian masalah honorer,” katanya. (dib/zis)
