CILEGON – Pasangan muda-mudi di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kabur saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia yustisi. Pasangan itu kabur karena mengetahui ada razia yang dilakukan oleh Satpol PP bersama aparat kelurahan, kepolisian, dan TNI.
Dalam razia itu, petugas gabungan berhasl mengamankan tiga pasangan lain. Dari tiga pasangan itu, satu diamankan di Kelurahan Masigit, sedangkan dua pasangan lagi di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
Pasangan-pasangan tersebut digiring petugas ke kantor kelurahan untuk dilakukan pendataan dan peringatan agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. “Ada yang alasan mampir undangan, ada yang alasan habis nganter kerja,” ujar Sekretaris Satpol PP Kota Cilegon Sukroni di kantor Kelurahan Citangkil, Selasa (11/8).
Pasangan mesum kerap menjadi temuan di setiap operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cilegon bersama tim gabungan. Kata Sukroni, pasangan mesum bukan target utama razia tersebut, melainkan penegakan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahuin 2015 tentang Administrasi Kependudukan.
“Pelanggaran administrasi kependudukan ada 38 orang, mereka KTP luar Cilegon dan tidak memiliki surat keterangan penduduk nonpermanen, satu lagi tidak memiliki KTP dan tidak memiliki surat keterangan penduduk nonpermanen,” ujar Sukroni.
Menurutnya, sesuai Perda, setiap pendatang di Kota Cilegon harus memiliki Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon.
Sukroni berharap masyarakat tidak menyalahgunakan tempat-tempat kontrakan atau kos yang ada di Kota Cilegon. Mereka diminta untuk mengikuti aturan pemerintah terkait administrasi kependudukan.
Pada kesempatan yang sama, Lurah Citangkil Feberwanto mengaku kerap menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tertib dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya dengan melapor saat akan menetap di rumah kontrokan atau indekos. “Yang sulitnya keluar masuknya cepat, dan ini butuh peran semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketertiban di lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, upaya sosialisasi akan terus dilakukan pemerintah agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tak kembali terulang. (bam/alt)
