Dewan Minta OJK Cabut Status BDPK
SERANG – Komisi III DPRD Banten meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengumumkan Bank Banten sebagai bank sehat sehingga tahun depan sudah bisa mengelola rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Banten.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III Gembong R Sumedi seusai menerima laporan tentang pencairan dana penyertaan modal Pemprov Banten untuk Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun.
“Kami mendapat laporan dari pemprov bahwa penyertaan modal sudah dicairkan ke rekening PT BGD selaku perusahaan induk Bank Banten. Ini berarti masalah permodalan Bank Banten sudah beres,” kata Gembong seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten di DPRD Banten, Selasa (24/11).
Ia melanjutkan, sejak April 2020 Bank Banten dinyatakan bank tidak sehat oleh OJK sehingga Bank Banten tidak memenuhi persyaratan untuk mengelola RKUD Provinsi Banten.
“Sekarang bolanya ada di OJK, instruksi penyehatan Bank Banten sudah dilaksanakan mestinya segera cabut status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) untuk Bank Banten,” tegasnya.
Politikus PKS ini memaparkan, ada empat instruksi OJK yang harus dilakukan Pemprov Banten dalam menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten. Pertama menambah permodalan Rp1,551 triliun, memperkuat likuiditas, menyelesaukan kasus akuisisi Bank Pundi, dan melakukan perbaikan manajamen.
“DPRD Banten sejak awal mendorong dan mendukung pemprov menindaklanjuti instruksi OJK. Alhamdulillah semuanya selesai tahun ini,” bebernya.
Masih dikatakan Gembong, berdasarkan laporan direksi Bank Banten, pada Desember mendatang akan dilakukan right issue atau penawaran umum terbatas (PUT) untuk mencari tambahan modal dalam rangka memperkuat likuiditas Bank Banten.
“Kami akan segera berkirim surat ke OJK agar awal Desember Bank Banten sudah dinyatakan sebagai bank sehat. Ini penting agar PUT berjalan lancar,” katanya.
Gembong optimistis bila tahun anggaran 2021, RKUD Provinsi Banten bisa dikelola Bank Banten.
“Tidak ada alasan bagi pemprov untuk memindahkan kembali RKUD dari BJB ke Bank Banten awal tahun depan,” pungkasnya.
Terpisah, Dirut Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa membenarkan dana tambahan modal Pemprov Banten dalam APBD Perubahan 2020 telah berhasil direalisasikan. “Alhamdulillah sudah dicairkan pemprov ke PT BGD, tinggal menunggu proses transfer ke rekening Bank Banten,” ungkapnya.
Ia menambahkan, agar Bank Banten semakin sehat, akan mencari tambahan modal melalui aksi korporasi atau PUT, dengan menerbitkan saham baru. “Dari PUT ini diharapkan dapat tambahan modal Rp1,5 triliun hingga Rp3 triliun,” ungkapnya.
Sebagai perusahaan terbuka, lanjut Fahmi, setelah penyertaan modal tercukupi, pihaknya akan melaksanakan ekspansi bisnis sesuai program yang sudah dirancang manajemen. “Secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan berkontribusi kepada pemerintah daerah. Sebab Bank Banten merupakan BUMD,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt Komisaris PT Banten Global Development (BGD) Razid Caniago mengungkapkan, pencairan penyertaan modal pemprov untuk Bank Banten bagian dari upaya penyehatan dan penyelamatan Bank Banten. “Kami sudah sampaikan ke Komisi III, ketika dana itu sudah masuk ke rekening BGD, akan langsung ditransfer ke rekening Bank Banten,” ujarnya.
Ia menegaskan, PT BGD telah mendorong pemprov agar mempercepat pencairan dana tambahan modal yang sudah dianggaralan dalam APBDP 2020.
“Kami secara resmi telah bersurat kepada Gubernur Banten terkait konversi kas daerah sebesar Rp1,551 triliun jadi modal di Bank Banten. Sebab Pemprov Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir yang punya kewenangan, jadi begitu mekanismenya,” pungkasnya. (den/alt)
