SERANG – Kejati Banten menguatkan pencanangan program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Langkah itu dilakukan usai Kejati Banten menyabet predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, penghargaan bergengsi WBK Tahun 2020 itu diperoleh setelah dua kali mengalami kegagalan.
“Untuk mendapatkan predikat (penghargaan WBK-red) penuh perjuangan setelah 2 kali mengalami kegagalan. Untuk itu seluruh pegawai harus mempertahankannya, bahkan meningkatkan kinerja dan inovasinya untuk melangkah menuju WBBM,” kata Asep di Kantor Kejati Banten, kemarin (25/1).
Kata Asep, penghargaan tersebut dapat dicabut, bila ada kejadian atau peristiwa yang berakibat tidak terpenuhinya indikator, birokrasi yang bersih dan melayani.
“Wujudkan good governance dan clean goverment, menuju aparatur yang bersih dan bebas KKN. Meningkatkan pelayanan. Namun dalam perjalanannya terdapat kendala, seperti penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi. Guna mencegahnya dilakukan langkah-langkah strategis melalui zona integritas menuju WBK dan WBBM,” ungkapnya.
Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan menambahkan, Kejati Banten adalah satu-satunya institusi di Banten yang menyabet penghargaan WBK.
“Kejati harus menemukan inovasi-inovasi sebagai peningkatan kinerja untuk pelayanan publik,” kata Ivan.
Ke depan, lanjut Ivan, Kejati Banten akan fokus melakukan penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Untuk menuju predikat WBBM setidaknya harus memenuhi syarat penilaian. Di antaranya telah mendapatkan predikat WBK, terwujudunya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya. (rbnn/nda)
