JAKARTA – Puluhan aggota Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) mendatangi kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Senin (15/3).
Kedatangan puluhan anggota PERADIN Perkumpulan ini dalam rangka menindak lanjuti laporannya ke Direktorat Politik Dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri), terkait nama yang sama dan penyalah gunaan logo.
“Kedatangan Pengurus PERADIN hari ini ke Kemendagri sebetulnya merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaporan yang sebelumnya pernah dilakukan pada 3 Maret 2021 melalui surat dan juga didatangi langsung oleh Pengurus PERADIN Perkumpulan, hari ini rekan-rekan PERADIN Perkumpulan diantaranya dari Banten, Jakarta, Bekasi dan para pengurus POSBAKUMADIN, BANKUM GERADIN juga BANKUM PAWIN kembali mendatangi Kemendagri yang tujuannya untuk menanyakan perihal perkembangan laporan kami waktu itu,” Kata Ketua Umum PERADIN Perkumpulan Ropaun Rambe.
Ia menambahkan, agenda yang dilakukan selain untuk menanyakan perkembangan pelaporan juga untuk memohon kepada Kemendagri dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, agar menarik kembali atau membatalkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) KEMENDAGRI No.1000-00-00/042/II/2021 tanggal 8 februari 2021, terdaftar nama Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).
Sebab kata dia, penetapan tersebut sangat merugikan Peradin Perkumpulan sebagai organisasi profesi Advokat yang telah berbadan hukum lebih dulu ada dan disyahkan oleh Kemendagri RI. “Namun entah kenapa Kemendagri RI dalam hal ini Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum menerbitkan surat pengesahan kepada Peradin Persatuan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Nama Badan Hukum “PERADIN” Perkumpulan, ” kata Ropaun.
Sementara, Ketua DPW PERADIN Banten Advokat Mochamad Soebroto mengatakan, Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Peradin Persatuan jelas sudah melanggar prosedur sesuai peraturan perundang undangan. “Oleh sebab itu perlu ada informasi kepada publik agar mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, ” kata Soebroto.
Erwanto, salah satu pengurus PERADIN Banten menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri harus mengawasi Dirjen politik dan Pmerintahan Umum karena tidak hati hati dalam mengeluarkan SKT Peradin Persatuan karena faktanya PERADIN Perkumpulan sedang menggugat Peradin Persatuan di Pengadilan. (Fahmi Sa’i)
