SERANG – Walikota Serang Syafrudin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan percepatan dalam realisasi APBD 2021. Hal itu dilakukan agar pembangunan di Kota Serang sesuai dengan target dan amanat pemerintah pusat.
Diketahui, berdasarkan hasil rapat evaluasi OPD di lingkungan Pemkot Serang yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/6). Realisasi APBD Kota Serang Tahun 2021 baru mencapai 33,71 persen dari total jumlah Rp1,180 triliun.
Data yang dihimpun Radar Banten, lima terendah realisasi APBD di tiap OPD di lingkungan Pemkot Serang yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan serapan 10,13 persen, Kecamatan Kasemen sebesar 14,95 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar 15,41 persen, Dinas Sosial (Dinsos) 15,70 persen dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPKP) sebesar 16,65 persen.
Sedangkan, lima teratas realisasi APBD 2021. Yakni, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan serapan 41,95 persen, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebesar 34,58 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar 31, 98 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebesar 31,33 persen dan Kecamatan Walantaka sebesar 30 persen.
Syafrudin mengatakan, di tengah beberapa keterbatasan pengelolaan keuangan daerah seperti, pandemi Covid-19 dan adanya gangguan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serapan APBD Kota Serang termasuk 10 besar nasional. “Di tengah keterbatasan, kita bisa mengatasinya. Tapi tentu adanya gangguan sistem bisa teratasi oleh seluruh OPD,” ujarnya.
Syafrudin mengatakan, untuk mengatasi beberapa kendala, bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Serang melakukan tiga opsi pertama memaksimalkan SIPD, kemudian memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan pembayaran manual. “Tiga opsi itu kita lakukan, sehingga kita memperoleh realisasinya agak lumayan,” terangnya.
“Karena memang, kalau tidak memiliki teknis (strategi-red). Realisasi APBD di tengah pandemi Covid-19 dan terkendala SIPD realisasi anggaran tidak maksimal,” tambah Syafrudin.
Syafrudin berharap, OPD terus melakukan percepatan realisasi APBD sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga pembangunan tetap berjalan. “Pandemi membuat semuanya terbatas, itu semua bisa dihadapi bersama-sama dengan meningkatkan koordinasi lintas OPD agar capaian program pembangunan sesuai target,” terangnya.
Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, realisasi APBD Kota Serang Tahun 2021 baru mencapai 33,71 persen. Yaitu, belanja operasional 37,5 persen, belanja modal 7,06, dan belanja tidak terduga. “Memang di awal tahun kita terkendala SIPD,” terangnya.
Kata Wachyu, rendahnya serapan yang terjadi lima terendah realisasi OPD seperti, PUPR, Dinkes dan Dinsos dikarenakan proses lelang banyak yang belum selesai. “Kami hanya mendorong agar sesudah proses lelang selesai, agar segera melaksanakan pekerjaan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Serang M Ridwan mengaku minimnya realisasi APBD di Dinas PUPR tahun 2021 dikarenakan SIPD belum berjalan optimal sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran. “Iya belum optimal, karena memang ada kegiatan yang harus dilakukan pergeseran. Mudah-mudahan bulan Juli sudah mulai selesai proses lelang,” terangnya. (Fauzan Dardiri)