LEBAK – Sejumlah aktivis pemuda di Lebak mendesak Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lebak ditunda. Penyebabnya, karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan menunggu Kongres KNPI Persatuan terlebih dahulu.
“Lonjakan kasus Covid-19 setelah libur lebaran cukup mengkhawatirkan. Bahkan, Lebak ditetapkan menjadi zona merah, sehingga semua kegiatan masyarakat dibatasi,” kata mantan Koordinator Ketua Umum Kumala Ari Pramudia kepada Radar Banten, Kamis (1/6).
Jika Musda KNPI Lebak dipaksakan tetap dilaksanakan maka akan memicu kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. Penyelenggara kegiatan Musda bisa dipidana seperti yang terjadi pada kasus kerumunan Habib Rizieq Syihab.
“Konsekuensinya, panitia bisa dipidana. Ini tentu tidak saya harapkan. Tapi, saya yakin kegiatan Musda tidak akan diberi izin oleh pihak kepolisian,” tegasnya.
Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Lebak ini menambahkan, kegiatan Musda KNPI yang dilabeli Musda persatuan tidak memiliki dasar hukum atau legal standing. Karena itu, dia yakin pelaksanaan Musda KNPI cacat hukum dan berpotensi memunculkan karteker baru yang akan menyelenggarakan Musda tandingan.
“Enggak ada jaminan, setelah Musda yang dilaksanakan pada 10 – 11 Juli 2021 nanti, pemuda di Lebak akan bersatu. Apalagi persyaratan calon yang dibuat panitia melanggar ketentuan Undang-Undang Kepemudaan,” tegasnya.
Nurul Huda, mantan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lebak juga mendesak Musda KNPI ditunda. Lebih baik para pemuda di Lebak menunggu Kongres KNPI persatuan terlebih dahulu. Ditambah lagi, kondisi sekarang tidak memungkinkan, karena Lebak masuk zona merah corona.
“Dua pertimbangan tersebut harus menjadi pertimbangan panitia pelaksana Musda. Karena masalah kesehatan harus diutamakan,” tegasnya.(Mastur)











