Terkait Penyerapan Anggaran, WH Ultimatum Kepala OPD

SERANG-Menjelang akhir tahun, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten diultimatum terkait penyerapan anggaran. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekda Banten Nomor 910/2484-BPKAD/2021.

Dokumen tersebut adalah tentang langkah-langkah pengelolaan keuangan dalam menghadapi akhir tahun 2021 dan menjelang awal tahun 2022 yang ditujukan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Banten.

Dalam SE itu juga disebutkan Pemprov memberi tenggat waktu kepada penyedia barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaannya paling lambat pada 30 November 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya tertib administrasi menjelang akhir tahun anggaran (TA) 2021 dan menghadapi tahun anggaran 2022.

Plt Sekda Banten Muhtarom mengatakan, Pemprov Banten mengeluarkan sejumlah kebijakan menjelang akhir tahun anggaran 2021 dengan melakukan sejumlah batasan-batasan. “Ini dilakukan sebagai upaya tertib administrasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021,” ujar Muhtarom, Rabu (27/10).

Ia mengatakan, Pemprov telah mengeluarkan kebijakan terkait langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2021 dan menghadapi tahun anggaran 2022. Adapun batasan yang diberikan terdiri atas batas akhir pengelolaan pengadaan barang ada jasa serta usulan tender pada APBD Murni dan Perubahan APBD TA 2021.

Hal itu harus sudah diterima Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten selambat-lambatnya pada 22 Oktober lalu. Sementara untuk pekerjaan tersebut diberi tenggat waktu untuk diselesaikan paling lambat pada 30 November nanti. Begitu juga dengan penyelesaian dan serah terima hasil pekerjaan barang dan jasa juga selambat-lambatnya dilaksanakan pada 30 November 2021.

Ketentuan tersebut, kata dia, dikecualikan untuk beberapa jenis pengadaan barang dan jasa. Pertama, pengadaan barang dan jasa dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti pengadaan bahan makanan dan minuman untuk keperluan rumah sakit, sekolah, panti jompo, jasa kebersihan, pemeliharaan jalan dan jasa keamanan. “Untuk yang satu itu bisa diselesaikan hingga 31 Desember 2021,” ujarnya.

Kedua, lanjut Muhtarom, kegiatan fasilitasi gubernur dan wakil gubernur serta sekda di akhir tahun. Selanjutnya kegiatan hari besar nasional dan keagamaan serta kegiatan diselesaikan pada 31 Desember. Ketiga, kegiatan multiyears atau tahun jamak yang diselesaikan sesuai kontrak kerja.

Pria yang juga menjabat sebagai Inspektur Provinsi Banten ini mengatakan, serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metode pengadaan langsung paling lambat 14 Desember 2021. “Pengadaan dengan metode lelang dan seleksi, serah terima hasil pekerjaan paling lambat 30 Desember,” terang Muhtarom.

Sementara itu, ketentuan lain diberikan kepada kegiatan barang dan jasa terkontrak dan serah terima pekerjaan yang melampaui 30 Desember. Penghitungan pembayaran itu disesuaikan dengan progres fisik, sedangkan sisanya diperhitungkan pada APBD murni tahun anggaran 2022.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, kebijakan lainnya menjelang akhir tahun anggaran 2021 adalah terkait cash opname. OPD diminta untuk melakukan pemeriksaan kas internal periode Januari hingga Oktober 2021 dan dilaporkan ke Sekda paling lambat 1 November 2021. Kemudian untuk periode November paling lambat pada 1 Desember 2021. Sedangkan periode Desember 2021, OPD melakukan cash opname pada 31 Desember dan dilaporkan kepada Sekda melalui Inspektur Provinsi Banten paling lambat pada 3 Januari 2022 nanti.

Kemudian untuk stock opname, Rina juga mengatakan, OPD agar melakukan pemeriksaan barang persediaan internal untuk periode Januari hingga Oktober dilaporkan dengan skema serupa paling lambat pada 1 November 2021. Untuk periode November dilaporkan paling lambat pada 1 Desember 2021. “Sama dengan cash opname, stock opname juga dilaporkan ke sekda melalui Inspektur paling lambat pada 3 Januari 2022,” tuturnya.

Terkait serapan anggaran, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengatakan, realisasi pendapatan per tanggal 25 Oktober yakni Rp8,58 triliun atau 71,96 persen. Sedangkan realisasi belanja Rp7,74 triliun atau 61,82 persen. Namun, ia optimistis menjelang akhir tahun nanti, realisasi belanja bisa lebih meningkat karena saat ini pembayaran untuk pekerjaan fisik belum dilakukan. (nna/alt)