Seperti diketahui, ada 815 nama guru yang lengkap dengan nomor telepon, nomor induk kependudukan, nomor rekening, hingga nama ibu kandung dalam format data pembuatan rekening. Ratusan nama guru dan pegawai sekolah itu berbentuk file PDF sebanyak 62 file. Data itu diunggah seseorang ke website yang khusus menyediakan layanan menyimpan data. Namun, ternyata website itu bisa diakses publik. Padahal, seharusnya data diri para guru tersebut tidak perlu diunggah ke internet seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 14 Tahun 2011 yang menyebutkan pengelolaan data pegawai melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On-line hanya dilakukan oleh BKN pusat ataupun Kantor Regional (Kanreg) BKN yang ada di setiap provinsi.
TIDAK KOMPETEN
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai bocornya data pribadi guru honorer di Tangerang menunjukkan kurang kompetennya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten. Sebab, pengelolaan data kepegawaian harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten.
Asisten Muda Ombudsman Perwakilan Banten Harri Widiarsa mengatakan, perlunya re-strukturisasi di dalam kepegawaian Dindikbud Banten. Seharusnya, kata dia, pengelolaan dan pengaturan data guru dipegang oleh sumber daya manusia (SDM) yang sudah memahami alur dan aturan hukumnya.
“Kami dari Ombudsman menilai Dindik secara kelembagaan kurang kompeten. Perlu dilihat bagaimana proses rekrutmen pegawai honorer, apa karena kedekatan atau memang kompetensi. Terutama yang harus ditangani terlebih dahulu adalah apa penyebabnya sehingga data pegawai sekolah itu bocor,” paparnya ketika diwawancarai Tangerang Ekspres, Kamis (4/11).












