Hingga saat ini, lanjut Encop, urgensi tersedianya informasi bagi masyarakat belum dipahami oleh semua Badan Publik, sehingga disini peran penting KI Banten untuk menjembatani hambatan keterbukaan informasi publik.
“Pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyaarakat, dan sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi,” bebernya.
Sementara itu, Ketua KI Banten Hilman mengatakan, hakikat keterbukaan informasi bukan saja pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tetapi sesungguhnya pada pendekatan bahwa keterbukaan informasi publik kehadirannya benar-benar dirasakan oleh publik.
“Hakikatnya keterbukaan informasi publik dirasakan oleh kita semua, baik publik maupun badan publiknya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bila pemerintah atau Badan Publik tidak terbuka maka dampaknya tidak hanya merugikan publik, namun juga menghambat percepatan reformasi birokrasi.
“Jadi kami sepakat dan akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan informasi publik dengan memanfaatkan digitalisasi,” pungkas Hilman. (den/alt)












