“Pada Pasal 13 Raperda TJSL Kota Tangsel dalam pembentukan Forum CSR hanya terdiri unsur perusahaan. Mestinya perlu juga memasuki unsur lainnya seperti Akademisi, Pers, dan Masyarakat. Hal ini tentu untuk mendukung pelaksanaan Forum CSR sesuai dengan asas-asas yang termuat pada Pasal 2 Raperda CSR Kota Tangsel,” ujarnya.
Selain itu Ghozali menuturkan perlu adanya tambahan regulasi yang lebih tinggi yang melatarbelakangi Raperda CSR. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).
“Hal ini perlu karena dalam undang-undang (Penanaman Modal) tersebut mengatur juga persoalan TJSL yang lebih kompeherensif,” ungkapnya saat ditemui di sekretariat PWI Kota Tangsel.
Page 2 of 4












