Ia juga kembali mengatakan, produk hukum yang digagas ini tidak memuat sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR. Padahal bila diurai dari latarbelakang regulasi yang lebih tinggi telah mengatur sanksi, seperti termuat dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.
Ghozali melanjutkan, poin terakhir yang juga disoroti Tim Litbang PWI Tangsel adalah perusahaan milik daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menurutnya juga perlu diperjelas perannya dalam melaksanakan CSR.
“Hal itu perlu untuk membuktikan bahwa
perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) hadir untuk masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketahui, Raperda TJSL sendiri merupakan Raperda usulan DPRD Kota Tangsel. DPRD Tangsel menekankan pentingnya kontribusi dan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR.












