Ade menuturkan, dari pengalaman 2020-2021, dua tahun penanganan pandemi Covid-19, dan dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang,” tuturnya.
Kata dia, defisit APBN 2022 menurun menjadi 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibanding 2020 sebesar 6,14 persen. Perkiraan 5,1-5,4 persen PDB pada 2021sesuai tujuan konsolidasi fiskal namun dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. “Tahun 2022 merupakan tahun terakhir diperbolehkannya defisit APBN berada di atas 3 persen PDB sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020,” ujarnya.
Untuk mendukung dan memperkuat pemulihan ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural dilakukan, baik dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, maupun dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas. “Reformasi juga ditujukan untuk memperkuat kualitas pembangunan SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Diharapkan akan memperkuat produktivitas, inovasi dan daya saing perekonomian, serta memperbaiki kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Ade juga mengatakan, DIPA ini sengaja diberikan lebih cepat agar para penerimanya bisa segera menyusun dan melaksanakan lelang barang dan jasa. “Agar lebih cepat dapat terserap dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya. (nna/alt)












