Perbuatan kedua terdakwa menurut JPU telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Sebagaimana dalam dakwaan primer,” ujar Yudhi Permana, anggota JPU Kejari Kabupaten Tangerang yang lain.
Tuntutan yang dijatuhkan JPU tersebut berdasarkan pertimbangan perbuatan kedua terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi sebagai pertimbangan yang memberatkan. “Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya,” kata Yudhi.
Sementara hal yang menjadi pertimbangan meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. “Hal yang meringankan, terdakwa terdakwa bersikap sopan, terdakwa belum pernah di hukum,” kata Yudhi.
Diuraikan dalam surat tuntutan, perkara tersebut berawal saat adanya alokasi dana PKH bagi masyarakat miskin pada tahun 2018 – 2019. Saat itu, Ketua Kelompok Pendamping PKH, Dedeh, memiliki anggota yang tersebar di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dedeh menerima buku tabungan dan kartu ATM dari terdakwa Dian serta selembar absensi penerimaan. Dedeh kemudian membagikannya kepada kelompok keluarga penerima manfaat.
Namun terdakwa Dian menyuruh Dedeh kembali mengumpulkan buku tabungan dan kartu ATM yang sudah dibagikan untuk dicairkan. Setelah dilakukan pencairan oleh Dian, uang tersebut kembali di serahkan kepada ketua PKH. Selanjutnya Dian memerintahkan ketua untuk menyimpan buku tabungan dan ATM. Uang yang diserahkan kepada ketua Dedeh diketahui tidak sesuai dengan yang tertera dalam absensi penerimaan yang dibuat oleh Dian.












