Sedangkan buku tabungan dan ATM yang disimpan oleh Ketua PKH baru dikembalikan kepada anggota kelompok PKH di awal tahun 2021. “Terdapat pemotongan pencairan PKH yang diserahkan oleh terdakwa Dian Karya Anggatirtana kepada ketua Dedeh, berupa biaya admin bank Rp10 ribu dan potongan lainnya sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu tergantung besaran yang diterima PKH,” kata Yudhi.
Pemotongan dana PKH tersebut juga terjadi di beberapa kelompok PKH lainnya di Desa Sodong, Desa Tapos, Desa Cisereh dan Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa. Perbuatan Dian yang telah melakukan penarikan terhadap bantuan dana PKH, dan melakukan pemotongan setiap tahapan pencairan pada tahun 2018 – 2019 mengakibatkan kerugian negara Rp338 juta.
Sementara terdakwa Tian Septa selaku pendamping sosial PKH Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Sodong, Desa Tapos, Desa Pasir Bolang dan Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang diduga telah merugikan keuangan negara Rp411 juta. “Jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan negara dalam bantuan sosial kegiatan PKH tahun 2018 dan Tahun 2019 yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Tangerang Nomor : 700.138/21/Insp/2021 tanggal 29 Juni 2021,” tutur Yudhi.
Menanggapi surat tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi. Sidang rencananya akan kembali digelar pada Selasa 25 Januari 2022. (fam/air)












