Ojat mengungkapkan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tentang Yayasan, dinyatakan ikhtisar laporan keuangan yayasan wajib diumunkan di surat kabar harian. “Bagi yayasan yang memperoleh bantuan sebesar Rp500 juta lebih dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik,” kata Ojat.
Ojat menduga telah tindak pidana atas permasalahan Bosda yang diberikan kepada sekolah – sekolah swasta khususnya SMA dan SMK di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020. “Bosda Pemprov Banten kepada Sekolah – sekolah SMK dan SMA Swasta di Tahun Anggaran 2020, diduga dilakukan tanpa melalui aplikasi e-hibah, sehingga telah diduga telah dilakukan tanpa prosedur,” kata Ojat.
Selain itu sambung Ojat, alokasi dana Bosda patut diduga penggunaannya tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah. “Sehingga ada dugaan digunakan untuk kepentingan yayasan, oleh karena itu ada dugaan unsur memperkaya orang lain atau korporasi,” ucap Ojat.
Ojat menuturkan alokasi dana Bosda tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. “Selain itu dengan ada dugaan lain yakni dugaan dialihkan atau dibagikan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan,” kata Ojat.
Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Wiwin Setiawan mengaku akan mempelajari dan mendalami penggunaan dana BOSDA tahun 2020 tersebut. “Masih kami dalami,” tutur Wiwin singkat. (fam/air)












