Alasan lain penghentian perkara tersebut, tersangka Samudin bersedia menikahi korban. Alasan ini menurut Sugeng dapat kembali merugikan korban. “Karena setelah menikahkan korban bisa saja diceraikan, korban akan mengalami penderitaan ganda,” ungkap Sugeng.
Sementara itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten tengah memeriksa penyidik yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan tersebut berdasarkan saran dari Kompolnas.
Tim dari pengawasan penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) juga mengawasi operasionalisasi terkait restorative justice yang dilakukan Polres Serang Kota. “Fungsi pengawasan terkait operasonalisasi restoratif justice oleh Polres Serang Kota, apakah sesuai dengan ketentuan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” kata Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar (Kombes) Pol Shinto Silitonga, beberapa waktu lalu.
Penghentian perkara tersebut juga disayangkan oleh Komisioner Kompolnas Poengky. Penyelesaian perkara pemerkosaan itu melalui restorative justice tidak tepat. Sebab, restorative justice biasanya dilakukan untuk kasus pidana yang sifatnya ringan bukan pemerkosaan. “Alasan restorative justice itu kasus-kasus pidana yang sifatnya ringan, bukan kasus perkosaan, apalagi terhadap difabel yang wajib dilindungi,” ungkap Poengky.
Kasi Pidum Kejari Serang Ondo MP Purba mengatakan, penghentian kasus pemerkosaan gadis disabilitas tersebut telah disampaikan penyidik beberapa waktu yang lalu. “Waktunya saya tidak ingat, tapi perkara itu sudah ada SP3-nya (surat perintah penghentian penyidikan-red),” ungkap Ondo. (fam/nda)












