27 Badan Usaha Konsultan Gulung Tikar

Rakerda Perkindo Soroti Penyebaran Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat, namun juga berimbas pada sektor pelayanan jasa konsultan.

Berdasarkan data Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Banten, sepanjang 2021 tercatat sudah ada 27 badan usaha konsultan di Banten terpaksa gulung tikar imbas pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Perkindo Provinsi Banten, Ahmad Muhibbin di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perkindo Banten di Wanda Galuh Cottage, Kota Serang, Rabu (2/2).

"Pandemi Covid-19 jelas sangat berdampak pada lembaga jasa konsultan, sebab pemerintah daerah terpaksa melakukan refocusing anggaran selama tahun anggaran 2020 dan 2021 sehingga banyak proyek pembangunan yang dibatalkan," kata Muhibbin kepada wartawan.

Ia melanjutkan, sebagai mitra pemerintah tentu Perkindo Banten memahami kebijakan yang diambil pemprov, pemkab dan pemkot, meskipun harus menelan pil pahit karena badan usaha jasa konsultan juga terseok-seok.

"Kami memahami anggaran pemerintah daerah juga terbatas, sehingga banyak proyek dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19," tuturnya.

Kondisi buruk akibat pandemi, lanjut Muhibbin, tidak hanya dialami Perkindo Banten, namun semua Perkindo di Indonesia lantaran pandemi Covid-19 merupakan bencana global, dimana tidak ada satu pin negara yang siap dalam menghadapi covid.

"Sedikitnya 27 badan usaha jasa konsultan telah gulung tikar. Saat ini anggota kami yang telah tersertifikasi tinggal 164 badan usaha konsultan," bebernya.

Ia menambahkan, akhir tahun 2021 situasi sempat membaik lantaran penyebaran Covid-19 di Banten mulai mereda, sehingga sektor ekonomi perlahan tumbuh begitu juga dengan usaha jasa konsultansi.

"Makanya kami minta Pemprov Banten untuk serius mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga covid, dimana saat ini varian Omicron menjadi ancaman serius. Bila tidak segera ditanggulangi, kami khawatir dampaknya lebih parah dari tahun lalu," ungkapnya.

Terkait Rakerda, Muhibbin mengaku pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebab pengurus DPD Perkindo Banten punya tanggung jawab besar tidak hanya untuk mengembangkan pelaku usaha jasa konsultan, namun juga untuk berkontribusi pada pembangunan daerah sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkindo.

"Kami prihatin kasus Omicron sudah menyebar luas terutama di Tangerang Raya, tapi kita semua tidak boleh pesimis untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing," tegasnya.

Dalam Rakerda Perkindo, telah disepakati untuk membuat lembaga bantuan hukum dan lembaga kajian. Dua lembaga ini sangat mendesak dibentuk sebagai tanggung jawab organisasi ikut membangun Provinsi Banten.

"Bukan hanya berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan tapi dari sisi perencanaan pembangunan Banten juga kita harus berkontribusi terhadap pembangunan di Banten dan lembaga kajian Perkindo akan difungsikan ke arah itu," pungkas Muhibbin.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Perkindo Sutrisno Catur Wibowo mengapresiasi terobosan yang dilakukan DPD Perkindo Banten, baik dalam mengembangkan organisasi maupun dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah ditengah pandemi Covid-19.

"Sepahit apapun dampak pandemi, Perkindo harus tetap profesional. Semua anggota Perkindo harus terverifikasi dan lulus akreditasi berdasarkan surat penetapan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tanggal 4 September 2020 dengan nomor 1410/IX/2020/11," katanya.

Ia melanjutkan, pembinaan terhadap anggota Perkindo harus rutin dilakukan, sehingga badan usaha jasa konsultan harus mematuhi aturan yang berlaku dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

"Rakerda Perkindo Banten patut jadi contoh bagi provinsi lain, karena dirangkaikan dengan kegiatan Bimtek tentang tata cara, kriteria dan alur permohonan sertifikasi badan usaha (SBU) berbasis Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sesuai PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Resiko sebagai turunan dari UU Cipta kerja," bebernya.

Sutrisno berharap, pemerintah daerah merasakan manfaatnya dari keberadaan Perkindo Banten, sehingga ke depan kerjasama harus terus ditingkatkan demi kepentingan masyarakat lebih luas.

"Harus sinergis dan memperkuat kerjasama, sebab perusahaan konsultan proyek dapat memastikan kualitas proyek konstruksi sesuai dengan perencanaan, melakukan pengawalan dari tahap perencanaan, perancangan pembangunan hingga masa pelaksanaan pembangunaan proyek berakhir," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Rakerda DPD Perkindo Banten jajaran pengurus DPP Perkindo, perwakilan dari Pemprov Banten serta Pemkab/Pemkot se- Banten.

Asda II Pemprov Banten yang diwakili Alex Lubis mengungkapkan, Pemprov Banten selama ini sangat terbuka dan mengharapkan saran dan masukan dari Perkindo.