Dalam Rakerda Perkindo, telah disepakati untuk membuat lembaga bantuan hukum dan lembaga kajian. Dua lembaga ini sangat mendesak dibentuk sebagai tanggung jawab organisasi ikut membangun Provinsi Banten.
“Bukan hanya berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan tapi dari sisi perencanaan pembangunan Banten juga kita harus berkontribusi terhadap pembangunan di Banten dan lembaga kajian Perkindo akan difungsikan ke arah itu,” pungkas Muhibbin.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Perkindo Sutrisno Catur Wibowo mengapresiasi terobosan yang dilakukan DPD Perkindo Banten, baik dalam mengembangkan organisasi maupun dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah ditengah pandemi Covid-19.
“Sepahit apapun dampak pandemi, Perkindo harus tetap profesional. Semua anggota Perkindo harus terverifikasi dan lulus akreditasi berdasarkan surat penetapan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tanggal 4 September 2020 dengan nomor 1410/IX/2020/11,” katanya.
Ia melanjutkan, pembinaan terhadap anggota Perkindo harus rutin dilakukan, sehingga badan usaha jasa konsultan harus mematuhi aturan yang berlaku dalam melaksanakan peran dan fungsinya.
“Rakerda Perkindo Banten patut jadi contoh bagi provinsi lain, karena dirangkaikan dengan kegiatan Bimtek tentang tata cara, kriteria dan alur permohonan sertifikasi badan usaha (SBU) berbasis Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sesuai PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Berusaha Berbasis Resiko sebagai turunan dari UU Cipta kerja,” bebernya.












