Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, Pemprov Banten pada 2019 meraih penghargaan peringkat ketiga nasional dari KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Pihaknya akan terus melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tahun berikutnya melalui penertiban dan penyelamatan aset.
“Komitmen Pemprov terhadap pengelolaan aset terlihat dari Pemprov Banten yang selama empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” katanya.
Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, komitmen pengelolaan aset juga terlihat dari Pemprov Banten yang selama empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Terkait aset Pemprov Banten yang bersinggungan dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang juga telah ditindaklanjuti,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemprov Banten, sampai dengan 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audit BPK RI. Aset tanah Rp9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar. (den/air)












