Fatoni menyebut, untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah-langkah inovatif dan kreatif dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi daerah yang belum menetapkan.
“Perlu dilakukan pengamanan terhadap aset daerah dengan cara mensertifikatkan tanah atas nama pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor pertanahan setempat, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah, melakukan inventarisasi BMD secara berkala serta menegakkan melalui jalur hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah terhadap barang milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, Pemprov Banten setiap tahun terus berupaya melakukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Bahkan tahun lalu Pemprov Banten mendapatkan penghargaan dari KPK terkait menajemen aset daerah pada tahun 2020.
“Banten meraih nilai 95,61 persen hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Penilaian tersebut mengukuhkan Banten sebagai provinsi terbaik se-Indonesia,” katanya.
Rina memaparkan, nilai itu didapat dari empat aspek yaitu data base aset, pengelolaan aset, sertifikasi aset serta penertiban dan pemulihan aset.
“Tahun 2021 Pemprov Banten telah berhasil menyertifikasikan empat situ, yakni Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Palayangan dan Situ Sindangheula. Ini tentu memudahkan pemprov untuk menambah PAD dari pengelolaan situ,” jelasnya.












