Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya. Berbagai program kerja diagendakan untuk menjalankan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Satpol PP.
Ruang lingkup kerja Dinas Satpol PP mencakup penegakan peraturan daerah (perda), menciptakan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), dan perlindungan masyarakat (linmas). Untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik, Dinas Satpol PP gencar melakukan patroli dan penertiban kepada pihak yang melanggar perda.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, tahun ini pihaknya akan merubah pola kerja instansinya. Jika sebelumnya lebih banyak dilakukan patroli ketimbang penertiban, tahun ini pihaknya akan lebih banyak melakukan penertiban. “Kita akan gencarkan penertiban, baik itu kepada pedagang kaki lima (PKL), bangunan liar, maupun tempat hiburan malam,” kata Ajat.
Kegiatan penertiban dan patroli yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP bersinergi dengan berbagai instansi terutama dengan TNI-Polri. Dalam rangka menggencarkan kegiatan penertiban, pihaknya tahun ini mengagendakan penertiban sebanyak enam kali dalam satu bulan. Kemudian setiap minggu melakukan patroli malam.
Lalu, pihaknya juga mengagendakan operasi penyakit masyarakat (Pekat) satu kali dalam satu bulan. Operasi pekat ini dilakukan dengan menyasar tempat hiburan malam (THM), rumah kontrakan/kos, dan pelanggaran trantibum lainnya. “Untuk menjalankan penertiban ini, kita sudah melakukan identifikasi kerawanan pelanggaran trantibum,” ujarnya.
Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP selalu menerapkan standard operating procedure (SOP) penertiban. SOP ini dijalankan oleh Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerag (PPUD) yang kemudian eksekusinya dilakukan oleh Bidang Trantibum.
Melalui PPUD ini, pelanggar Perda diberikan tiga kali surat peringatan sebelum ditertibkan. Peringatan pertama berlaku selama tujuh hari, peringatan kedua tiga hari dan peringatan ketiga tiga hari. “Kita ada lima PPNS yang bertugas untuk menindak para pelanggar Perda dan menjalankan SOP penertiban,” katanya.
Selain melalui identifikasi kerawanan, Dinas Satpol PP juga kerap menindaklanjuti laporan pelanggaran Perda dari masyarakat. Laporan dari masyarakat itu diselidiki terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penindakan. “Jika mereka (pelanggar Perda) dilarang beroperasi di Kabupaten Serang seperti THM itu kita tertibkan, tapi kalau badan usaha yang tidak dilarang belum berizin kita arahkan untuk menyelesaikan izinnya dalam waktu yang ditentukan,” terangnya.
Meski demikian, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tetap dilakukan secara humanis dan persuasif terutama kepada para pedagang kaki lima. Supaya, para pelanggar Perda dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku di Kabupaten Serang.
Selain itu, Dinas Satpol PP juga terus meningkatkan kapasitas personel Perlindungan Masyarakat (Linmas). Yakni, melalui pendidikan dan pelatihan. “Kita juga ada pembinaan Linmas di desa, mereka yang dilibatkan pengamanan di berbagai momen seperti Pilkada dan Pilkades,” ujarnya.
Linmas ini, kata dia, juga difungsikan sebagai pendeteksi dini kerawanan trantibum di wilayahnya masing-masing. Kemudian, dari hasil pendeteksian itu disampaikan ke instansinya untuk ditindaklanjuti.
Pada intinya, sebelum ditindaklanjuti oleh PPPUD dan Trantibum untuk dilakukan penertiban. Linmas ini lebih dulu melakukan deteksi dini, pungkasnya. (adv)
