Rahmat mengakui, saat ini, pihaknya tengah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) PT SKK pada saat kepemimpinan Qurnia. “Kami sudah tindaklanjuti (monev temuan dugaan pelanggaran oleh PT SKK-red), ada beberapa yang ditindaklanjuti, dan ada beberapa yang sedang proses,” kata Rahmat di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo.
Dia mengungkapkan, jika dirinya merupakan pejabat yang baru bergabung di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soetta pada Agustus 2021 lalu.
“Tahun ini belum dilakukan (monev-red). Setelah kejadian belum monitoring dan evaluasi. Dari data yang ada saya belum menjabat. Tidak mengenal pak Qurnia. Pad saat kejadian tidak bertugas di Bandara Soeta,” ucap Rahmat.
Qurnia pun menanggapi keterangan Rahmat. Dia menilai Rahmat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan monev di PT SKK. “Anda sebetulnya memiliki kewajiban memonitor tindak lanjut dari bidang P2 (Pengawasan dan Penindakan terkait nota dinas 1142, nota dinas 1144, nota dina 1454, nota dinas 1935 dan beberapa nota dinas lainya-red),” kata Qurnia.
Ia mengungkapkan beberapa nota dinas untuk PT SKK harus ditindaklanjuti oleh KPU Bea dan Cukai Soetta karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. “Berarti pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan (PT SKK-red). Nah mengapa tidak ditindaklanjuti, atau nanti tanyakan kepada P2 nya. Masih ada beberapa pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti Kepala Kantor, padahal berpotensi merugikan keuangan negara,” tutur Qurnia. (fam/nda)











